Wali Kota Bekasi bakal Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Sengketa Tanah

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 08 Maret 2021
Wali Kota Bekasi bakal Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Sengketa Tanah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjalani suntik vaksin COVID-19 Sinovac dosis kedua di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jumat (29/1) ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bakal diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait kasus sengketa tanah.

"Harusnya Jumat kemarin diperiksa," ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat, Senin (8/3).

Baca Juga

Satgas Anti Mafia Tanah Diminta Tuntaskan Sengketa Lahan di Cakung

Menurut dia, pria yang akrab disapa Pepen itu berhalangan hadir buntut masih berada di luar kota. Alhasil, penyidik menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Pepen.

Wali kota Bekasi Rahmat Effendi (Foto: pemkotbekasi.go.id)
Wali kota Bekasi Rahmat Effendi (Foto: pemkotbekasi.go.id)

Namun, pihaknya belum menentukan kapan harinya. Pemanggilan tersebut nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu yang bersangkutan.

"Nanti lihat (kapan agenda pemanggilan ulang), karena kegiatannya padat, mungkin karena kapasitasnya hanya sebagai saksi dulu," kata Tubagus.

Ia menjelaskan, kasus sengketa tanah tersebut sejatinya juga telah diproses secara perdata di pengadilan. Kata Tubagus, pemeriksaan terhadap Pepen itu bersifat klarifikasi mengingat yang bersangkutan selaku pimpinan daerah.

"Udah berperdata juga sebetulnya, makanya kita minta keterangan cuman karena kapasitas beliau sebagai walkot ada tahapan ada proses," ujar dia lagi. (Knu)

Baca Juga

Dilaporkan ke Propam Gegara Pengamanan Sengketa Tanah, Ini Kata Kapolres Jakbar

#Wali Kota Bekasi #Sengketa Tanah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ada Kasus Sengketa Tanah di Lokasi Kebakaran Kamal Muara, Legislatif PSI Minta Pramono Hati-hati
Kebakaran di Kamal Muara kini menjadi perhatian berbagai pihak. Sebab, terjadi sengketa tanah di lokasi tersebut. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta untuk berhati-hati.
Soffi Amira - Senin, 09 Juni 2025
Ada Kasus Sengketa Tanah di Lokasi Kebakaran Kamal Muara, Legislatif PSI Minta Pramono Hati-hati
Indonesia
Staf Ahli Kementerian ATR Temukan Kejanggalan dalam SHGB Indogrosir Makassar
BPN harus segera mengevaluasi sertifikat tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Mei 2025
Staf Ahli Kementerian ATR Temukan Kejanggalan dalam SHGB Indogrosir Makassar
Indonesia
Komisi II DPR Inginkan Pengusaha Dapat Amnesti Tanah
Land amnesty, akan menyasar kepada para pengusaha yang sudah menikmati tanah berpuluh-puluh tahun yang tidak mau mendaftarkan tanahnya dan tidak mempedulikan masa lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Desember 2024
Komisi II DPR Inginkan Pengusaha Dapat Amnesti Tanah
Indonesia
AHY Temui KSAD, Minta TNI AD Bantu Pemerintah Bereskan Sengketa Tanah
AHY menyampaikan permintaan itu ketika bertemu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Selasa (26/3) sore di Mabes TNI AD.
Hendaru Tri Hanggoro - Rabu, 27 Maret 2024
AHY Temui KSAD, Minta TNI AD Bantu Pemerintah Bereskan Sengketa Tanah
Indonesia
Pulau Rempang Disebut Bukan Pemukiman Tanah Adat
Kementerian ATR/BPN bisa memperbaiki data terkait dengan kepemilikan lahan di Pulau Rempang yang diduga ada tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 September 2023
Pulau Rempang Disebut Bukan Pemukiman Tanah Adat
Indonesia
Sertifikasi Tidak Hilangkan Hak Tanah Ulayat
Tanah ulayat masyarakat hukum adat yang sudah didaftarkan dan memperoleh sertifikat, akan memberikan keuntungan dan kepastian hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Juni 2023
Sertifikasi Tidak Hilangkan Hak Tanah Ulayat
Indonesia
Begini Sengketa Lahan Kebun Binatang Bandung versi Pemkot
Pemkot Bandung telah memberikan surat teguran pertama kepada pengelola Kebun Binatang Bandung pada Jumat 9 Juni 2023.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 17 Juni 2023
Begini Sengketa Lahan Kebun Binatang Bandung versi Pemkot
Indonesia
PN Klaten Eksekusi 17 Bidang Tanah Milik Warga Terkait Proyek Tol Solo-Jogja
Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Jawa Tengah bakal mengeksekusi sebanyak 17 bidang tanah milik warga. Eksekusi berkaitan dengan proyek jalan tol Solo-Jogja.
Mula Akmal - Kamis, 04 Mei 2023
PN Klaten Eksekusi 17 Bidang Tanah Milik Warga Terkait Proyek Tol Solo-Jogja
Indonesia
Haris Azhar Sebut Kliennya Miliki Tanah di Cengkareng Secara Sah
PT Sedayu Sejahtera Abadi (SAA) siap adu data dengan kubu Supardi Kendi Budiarjo atau SK Budiarjo atas kepemilikan bidang tanah di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.
Mula Akmal - Kamis, 23 Februari 2023
Haris Azhar Sebut Kliennya Miliki Tanah di Cengkareng Secara Sah
Bagikan