Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan, peneriksaan terhadap saksi dan ahli meringankan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto tidak menghambat proses pemberkasan.
Menurut Saut, penyidik lembaga antirasuah telah mempersiapkan secara matang pemberkasan tersangka kasus dugaan korupsi proyek yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2.3 triliun tersebut.
"Enggak memperlambat (pemberkasan), kami sudah punya planning kok," tegas Saut di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (27/11).
Penyidik KPK telah menerima sejumlah nama saksi dan ahli yang diajukan Setnov. Saksi dan ahli itu diharapkan Ketua DPR itu dapat meringankannya terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjeratnya sebagai tersangka.
Lembaga antirasuah juga mulai menjadwalkan memeriksa para saksi dan ahli meringankan itu pada hari ini. Terkait hal tersebut, Saut mengaku tidak mempermasalahkannya.
"Semua (proses) juga begitu kan, semuanya juga begitu. Setiap orang bisa memberikan keterangan membantu yang bersangkutan, kemudian tinggal adu lihai aja dengan KPK. Terserah mereka mau siapa saksi dan ahli yang meringankan. Mereka bicara apa, ya kami tulis," tandasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, terdapat sembilan saksi dan dua ahli meringankan yang diajukan Setnov. Namun, dua saksi yang diajukan Setnov telah diperiksa KPK sebagai saksi dalam proses penyidikan kasus e-KTP ini.
"Sembilan saksi dan lima ahli yang diajukan. Dua saksi sudah diperiksa. Jadi secara total terdapat tujuh saksi dan lima ahli yang akan diperiksa," jelas Febri.
Meski demikian, Febri enggan mengungkapkan nama dan identitas para saksi dan ahli meringankan Setnov ini. Febri hanya menyebut, para saksi ini seluruhnya merupakan politisi Partai Golkar baik yang menjadi anggota DPR, tenaga ahli Ketua DPR maupun pengurus Partai Golkar.
"Sementara ahli yang diajukan terdiri dari empat ahli pidana dan satu ahli hukum tata negara," pungkasnya.
Lebih lanjut Febri menambahkan, pemeriksaan terhadap saksi dan ahli meringankan yang diajukan Setnov ini untuk menghormati hak tersangka dan mematuhi hukum acara yang tercantum dalam Pasal 65 KUHAP.
Pasal tersebut berbunyi: Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pon)
