Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntas kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Selain memastikan proses hukum berjalan, Taj Yasin menekankan pentingnya keberlangsungan pendidikan para korban agar masa depan mereka tidak terputus akibat trauma yang dialami.
“Lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak, masih usia sekolah, kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah, ini yang paling penting karena masa depan mereka masih panjang,” kata Taj Yasin, Jumat (8/5).
Ia menyampaikan apresiasi kepada para korban, pendamping, serta elemen masyarakat dan organisasi keagamaan yang dinilai berperan besar dalam mengungkap kasus tersebut ke publik.
“Kami apresiasi kepada masyarakat yang gerak bersama-sama mengajak korban untuk berani berbicara,” ujarnya.
Baca juga:
Pendiri Ponpes di Pati Jadi Tersangka Pencabulan Santriwati, Polisi Ungkap Modus Doktrin Kepatuhan
Taj Yasin mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya sebagai garda terdepan perlindungan kelompok rentan.
Program tersebut difokuskan pada pemberdayaan sekaligus pendampingan hukum bagi anak-anak, perempuan, lansia, hingga penyandang disabilitas.
“Kami sudah bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, maupun Aisyiyah untuk melatih paralegal di 35 kabupaten/kota,” katanya.
Langkah preventif itu juga diperluas ke sekolah-sekolah umum melalui deteksi dini kesehatan dan screening guna mengidentifikasi potensi kekerasan seksual maupun perundungan di lingkungan pendidikan.
Baca juga:
Kasus Pelecehan di Ponpes Pati, DPR Soroti Lemahnya Pengawasan dan Minta Pelaku Dihukum Berat
Merespons kondisi mayoritas korban yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, Taj Yasin memastikan Pemprov Jateng akan memberikan dukungan penuh terhadap akses pendidikan mereka.
“Kami tidak ingin trauma masa lalu menghalangi cita-cita para penyintas. Insyaallah, kami berkomitmen bahwa masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah dengan gratis semuanya,” kata dia.
Dalam upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren, Pemprov Jateng juga menggandeng Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) melalui program Tilik Pesantren.
Program tersebut secara rutin memberikan edukasi kepada pengasuh pondok pesantren mengenai penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurut Taj Yasin, Jawa Tengah juga telah memiliki Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga yang akan diperkuat sebagai payung hukum perlindungan terhadap kekerasan di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. (Ismail/Jawa Tengah)
