Wagub DKI Sebut Tersendatnya Normalisasi Sungai Akibat Mafia Tanah

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengakui jika pelaksanaan program normalisasi sungai di ibu kota tersendat karena persoalan sengketa tanah dalam pembebasan lahan. Padahal, normalisasi ini penting untuk mengatasi banjir Jakarta.

"Terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan sebagainya juga mafia-mafia tanah," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/3).

Baca Juga

Diduga Terlibat Mafia Tanah, Oknum Pengacara Ditangkap

Menurut Riza, persoalan mafia tanah ini menjadi pekerjaan rumah terberat Pemerintah DKI. Sebab masalah ini terjadi bukan hanya dalam pembelian program Rumah DP 0 Rupiah saja yang kini tersangdung korupsi di KPK.

Sebelumnya, Pemprov DKI merencanakan terdapat 13 sungai yang harus dilakukan normalisasi. Namun, program tersebut nyatanya hingga kini tersendat.

"Emang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," papar dia.

Maka dari itu, kata dia, perlunya kerjasama yang baik antar Pemprov DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polri untuk dapat memberantas mafia tanah.

"Dan memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik," tuturnya.

Lantas, politisi senior Gerindra ini pun setuju dengan aturan Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan persoalan ini. Sebab, masalah mafia tanah ini tidak hanya ada di DKI tapi juga di seluruh Indonesia.

"Yang disampaikan pak jokowi bahwa memerintahkan ke kapolri pak sigit untuk memberantas mafia tanah," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta