Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 09 Maret 2021
Wagub DKI Akui Mafia Tanah Sudah Lama Ada di Jakarta

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/12/2020). (ANTARA/Livia Kristianti)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta mengakui perkara tanah sudah sejak lama terjadi di ibu kota atau bukan hal baru. Menurutnya, kasus tersebut sulit untuk dituntaskan.

"Kita tahu dalam tahun-tahun sebelumnya di Jakarta ini memang banyak sekali kasus-kasus mafia tanah," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Untuk itu, Riza meminta, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar berhati-hati dalam pengadaan dan pembelian tanah guna melaksanakan sebuah program. Harus dilihat secara detail dokumen tanah yang mau dieksekusi jangan sampai bermasalah.

Baca Juga:

Wali Kota Bekasi bakal Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Sengketa Tanah

"Kita sendiri pemprov berusaha semaksimal mungkin hati-hati," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini.

Pria kelahiran Banjarmasin, Kalimantan ini juga mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum untuk dapat turun tangan dalam persoalan pengadaan tanah, sehingga nantinya tidak ada yang bertentangan dengan hukum.

Arsip-Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran (tengah) berikan keterangan dalam jumpa pers pengungkapan kasus mafia tanah, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/2/2021). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Arsip-Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran (tengah) berikan keterangan dalam jumpa pers pengungkapan kasus mafia tanah, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/2/2021). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Apa yang dimaksud Riza seperti terjadi pada mantan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan yang tersandung kasus korupsi pembelian tanah program Rumah DP0 Rupiah andalan Gubernur Anies.

"Untuk sama-sama kita mencermati, meneliti dalam proses pembelian lahan memang harus hati-hati," ungkap dia.

Baca Juga:

Dituding 'Bekingi' Mafia Tanah, Ini Penjelasan Polda Metro Jaya

Riza melanjutkan, masalah tanah di Jakarta ini merupakan persoalan yang kompleks. Dia pun setuju dengan kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri Sigit Sulistyo untuk memberantas mafia tanah, tidak hanya di DKI tapi juga di seluruh Indonesia.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi mafia-mafia tanah yang mempermainkan, apalagi merebut hak tanah warga-warga terlebih bagi masyarakat kecil," papar dia. (Asp)

Baca Juga:

Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ratusan Bidang Tanah di Lebak

#Mafia Tanah #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Usai Insiden Affan Kurniawan Dilindas Rantis Polisi, Prabowo Disebut Ingin Demokrasi Dibangun di Atas Aspirasi yang Sehat
Riza juga mengingatkan para pengunjuk rasa untuk mewaspadai kelompok tertentu yang mungkin menunggangi aksi mereka
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Usai Insiden Affan Kurniawan Dilindas Rantis Polisi, Prabowo Disebut Ingin Demokrasi Dibangun di Atas Aspirasi yang Sehat
Indonesia
Pramono Ngaku Dipuji Ketua Timses RK Riza Patria setelah Debat Pilkada Jakarta
Pramono mengaku tidak mengamini doa Riza karena belum sepenuhnya bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Mei 2025
Pramono Ngaku Dipuji Ketua Timses RK Riza Patria setelah Debat Pilkada Jakarta
Indonesia
DPR RI Awasi PNBP BPN, Peluang Panja Pengawasan Kantor Pertanahan dan Kanwil
TNKB ini merupakan hak protokoler anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan tugas konstitusional mereka
Angga Yudha Pratama - Senin, 19 Mei 2025
DPR RI Awasi PNBP BPN, Peluang Panja Pengawasan Kantor Pertanahan dan Kanwil
Indonesia
Heboh Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon, Nama Tersangka Penyerebot Sudah di Kantong Polisi
Status kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon kini resmi naik ke penyidikan polisi.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Mei 2025
Heboh Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon, Nama Tersangka Penyerebot Sudah di Kantong Polisi
Indonesia
80.000 Kopdes Merah Putih Dibentuk, Wamendes Jamin Bukan untuk Matikan BUMDes
Pemerintah menargetkan membentuk 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia sebelum peluncuran program pada 12 Juli 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
80.000 Kopdes Merah Putih Dibentuk, Wamendes Jamin Bukan untuk Matikan BUMDes
Indonesia
Disebut Kebal Hukum, Crazy Rich Sumsel H. Alim Ali Akhirnya Masuk Bui
Alim Ali diijemput paksa usai meyandang status tersangka dugaan korupsi pemalsuan buku atau daftar khusus pengadaan tanah Jalan Tol Betung-Tempino Jambi tahun 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 Maret 2025
Disebut Kebal Hukum, Crazy Rich Sumsel H. Alim Ali Akhirnya Masuk Bui
Indonesia
Jaksa Geledah Kantor H Alim Ali, Diduga Terkait Korupsi Pengadaan Tanah Tol Baleno
Penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi pemalsuan dokumen ganti rugi lahan yang digunakan untuk proyek tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno)
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 Februari 2025
Jaksa Geledah Kantor H Alim Ali, Diduga Terkait Korupsi Pengadaan Tanah Tol Baleno
Indonesia
Wamendes PDT Riza Patria Sebut Koalisi Permanen Gagasan Prabowo Subianto untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen
Angga Yudha Pratama - Rabu, 19 Februari 2025
Wamendes PDT Riza Patria Sebut Koalisi Permanen Gagasan Prabowo Subianto untuk Perjuangkan Kepentingan Rakyat
Indonesia
Wamendes PDTT Ancam Copot Kades yang Terlibat di Perkara Pagar Laut Tangerang
Kasus ini bisa jadi pelajaran pada kades seluruh Indonesia
Angga Yudha Pratama - Minggu, 02 Februari 2025
Wamendes PDTT Ancam Copot Kades yang Terlibat di Perkara Pagar Laut Tangerang
Indonesia
Kekisruhan Pagar Laut, DPR Panggil Menteri ATR/BPN, Kamis (30/1)
Masalah tanah harus menjadi perhatian serius bagi Menteri ATR/BPN.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Januari 2025
Kekisruhan Pagar Laut, DPR Panggil Menteri ATR/BPN, Kamis (30/1)
Bagikan