Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 30 September 2020
Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Namun sayangnya dalam Rapur ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak hadir, dan hanya diwakilkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Riza mengatakan, Anies mengharapkan agar pembahasan Raperda penanggulangan COVID-19 secepatnya dibahas dan diselesaikan.

Baca Juga

Jumlah Pasien Corona di RS Darurat Wisma Atlet Merosot 327 Orang

"Tentu harapan kami atas nama provinsi gubernur berharap bahwa materi ini Raperda ini bisa segera dibahas dan ditetapkan," ujar Riza usai menggelar Rapur di lantai 3 gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).

Sehingga, ucap Riza, nanti dengan rampungnya Raperda itu pemerintah DKI mempunyai panyung hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan penindakan aturan PSBB ketat di ibu kota. Sebab saat ini aturan PSBB mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub).

"Kita memliki perda yang bisa menaungi semua peraturan dan ketentuan terkait penangan COVID," papar politikus Gerindra ini.

Ia pun kembali berharap, dengan adanya Perda tersebut kasus corona di DKI dapat terkendali. Sebab pengawasan dan penindakan pemerintah terkait aturan PSBB akan lebih masif, sehingga warga akan patuh menjalankan protokol kesehatan.

"Mudah-mudahan hadirnya perda ini bisa mempercepat mengurangi penyebaran (COVID-19) yang lebih baik ke depan," ungkap dia.

Dengan begitu, ucap Riza, kerja sama dan bantuan anggota Parlemen Kobon Sirih dibutuhkan saat inu dalam penanganan kasus corona.

"Kami yakin atas dukungan DPRD tidak hanya perda ini bisa selsai, tetapi sinergi yang baik selama ini akan mempercepat pengurangi dan memutus mata rantai penyebaran covid di DKI," jelasnya.

Adapun sebagian besar Fraksi-Fraksi DPRD DKI setuju dengan Raperda penanggulangan COVID-19 ini, sebagai berikut

1. Fraksi PDI Perjuangan setuju
2. Fraksi Gerindra setuju
3. Fraksi PKS setuju
4. Fraksi Demokrat setuju dengan member catatan
5. Fraksi PAN setuju
6. Fraksi PSI tidak menjawab
7. Fraksi Nasdem setuju
8. Fraksi Golkar setuju
9. Fraksi PKB-PPP setuju

Baca Juga

Anies Akui Punya 100 Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Setelah Paripurnakan pembahasan Raperda akan dibawa ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda ) DPRD DKI untuk ditetapkan menjadi Perda.

"Nanti pembahasan raperda ini bapemperda tidak ada kesulitan bisa berjalan lancar sehingga pada jadwal yang ditetapkan pada 13 Oktober Insya Allah bisa jadi Perda," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi. (Asp)

#Anies Baswedan #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Kebijakan WFA ini sejalan dengan arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Pramono Anung Pastikan ASN DKI Profesional Meski Kerja dari Pantai, Layanan Publik Dijamin Tak Terganggu
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Demi menjamin keberlanjutan proyek, Wagub Rano berencana membentuk sebuah lembaga teknis khusus
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Kota Tua Harus Sudah 'Glowing' Sebelum 2029, Rano Karno Bentuk Lembaga Teknis Khusus
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Setelah melakukan peninjauan, Pramono memberikan bantuan biaya perawatan bagi korban luka-luka
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Bukan Gaya, Ini Alasan Pramono Anung Tetap Berkostum Persija Saat Tinjau Kebakaran Terra Drone
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Pemprov DKI Jakarta prioritaskan pengadaan lahan makam dalam kota sebelum kerja sama daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
Pemprov DKI Lebih Pilih Kuburan Dalam Kota Daripada Gandeng Daerah Penyangga, Ini Alasannya
Indonesia
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Proses pembahasan UMP 2026 belum tuntas karena masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara kelompok buruh dan kelompok pengusaha
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Keputusan UMP DKI 2026 Hampir Final! Siap-siap Kenaikan Gaji Minimum Berbasis KHL, Untung Mana Buruh atau Pengusaha?
Indonesia
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Pemprov DKI siapkan antisipasi dan anggarkan proyek NCICD lanjutan di Pluit dan Muara Angke pada 2026
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Desember 2025
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
Bagikan