Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 30 September 2020
Wagub DKI: Anies Minta Pembahasan Raperda COVID-19 Segera Ditetapkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Foto: Istimewa

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Namun sayangnya dalam Rapur ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak hadir, dan hanya diwakilkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Riza mengatakan, Anies mengharapkan agar pembahasan Raperda penanggulangan COVID-19 secepatnya dibahas dan diselesaikan.

Baca Juga

Jumlah Pasien Corona di RS Darurat Wisma Atlet Merosot 327 Orang

"Tentu harapan kami atas nama provinsi gubernur berharap bahwa materi ini Raperda ini bisa segera dibahas dan ditetapkan," ujar Riza usai menggelar Rapur di lantai 3 gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).

Sehingga, ucap Riza, nanti dengan rampungnya Raperda itu pemerintah DKI mempunyai panyung hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan penindakan aturan PSBB ketat di ibu kota. Sebab saat ini aturan PSBB mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub).

"Kita memliki perda yang bisa menaungi semua peraturan dan ketentuan terkait penangan COVID," papar politikus Gerindra ini.

Ia pun kembali berharap, dengan adanya Perda tersebut kasus corona di DKI dapat terkendali. Sebab pengawasan dan penindakan pemerintah terkait aturan PSBB akan lebih masif, sehingga warga akan patuh menjalankan protokol kesehatan.

"Mudah-mudahan hadirnya perda ini bisa mempercepat mengurangi penyebaran (COVID-19) yang lebih baik ke depan," ungkap dia.

Dengan begitu, ucap Riza, kerja sama dan bantuan anggota Parlemen Kobon Sirih dibutuhkan saat inu dalam penanganan kasus corona.

"Kami yakin atas dukungan DPRD tidak hanya perda ini bisa selsai, tetapi sinergi yang baik selama ini akan mempercepat pengurangi dan memutus mata rantai penyebaran covid di DKI," jelasnya.

Adapun sebagian besar Fraksi-Fraksi DPRD DKI setuju dengan Raperda penanggulangan COVID-19 ini, sebagai berikut

1. Fraksi PDI Perjuangan setuju
2. Fraksi Gerindra setuju
3. Fraksi PKS setuju
4. Fraksi Demokrat setuju dengan member catatan
5. Fraksi PAN setuju
6. Fraksi PSI tidak menjawab
7. Fraksi Nasdem setuju
8. Fraksi Golkar setuju
9. Fraksi PKB-PPP setuju

Baca Juga

Anies Akui Punya 100 Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Setelah Paripurnakan pembahasan Raperda akan dibawa ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda ) DPRD DKI untuk ditetapkan menjadi Perda.

"Nanti pembahasan raperda ini bapemperda tidak ada kesulitan bisa berjalan lancar sehingga pada jadwal yang ditetapkan pada 13 Oktober Insya Allah bisa jadi Perda," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi. (Asp)

#Anies Baswedan #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #Ahmad Riza Patria
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan