Wacana Penundaan Pemilu, Petinggi Golkar Sebut Bukan Hal Tabu untuk Dibahas

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar angkat suara soal usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar agar Pemilu 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Sejumlah fraksi hingga kini telah menyatakan sikap soal usulan pria yang akrab Cak Imin itu agar Pemilu ditunda.

Dari sembilan Partai di parlemen, baru PKB dan PAN yang memberi dukungan.

Sedangkan PKS, Demokrat, NasDem, PDIP, menolak. Lalu, PPP dan Gerindra belum menyatakan sikap.

Baca Juga:

PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menilai bahwa wacana itu bukan hal tabu untuk dibahas.

Menurut dia, selagi prosesnya dilakukan secara konstitusional, hal itu sah-sah saja.

"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (25/2).

Dia menyebut, keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi karena seiring permintaan masyarakat yang disampaikan kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, maupun kepada fraksi Golkar di DPR.

Sebagai partai politik, kata dia, pihaknya bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Tentu harus melibatkan semua parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," katanya.

Baca Juga:

Sikap PDIP Terhadap Usulan Penundaan Pemilu 2024

Mekeng menilai, wacana memperpanjang masa jabatan presiden harus dilihat dari aspek ekonomi.

Pihaknya khawatir ekonomi Indonesia justru terganggu atau defisit semakin dalam, jika tahun 2024 dilaksanakan Pemilu.

Anggota Komisi XI DPR itu berharap agar defisit APBN tak anjlok lebih dari 3 persen pada 2023 atau kembali sesuai dengan ketentuan UU Keuangan.

Selama pandemi, defisit negara dibolehkan berada di bawah angka 3 persen, di samping pembiayaan negara yang banyak ditopang utang selama pandemi.

Pada 2021, utang negara mencapai Rp 1.100 triliun. Angkanya sempat turun pada 2022 menjadi Rp 600 triliun.

Ia ingin agar pada 2023, negara tak lagi utang untuk modal pembiayaan.

"Kalau sudah tidak boleh utang lagi, maka pemerintah harus jeli mencari penerimaan negara. Artinya, penerimaan pajak harus meningkat, investasi harus meningkat, Produk Domestik Bruto (PDB) harus naik," ucap pria asal Nusa Tenggara Timur ini.

Dia menambahkan, semangat perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi juga penting karena saat ini sedang terjadi perang antara Rusia dan Ukraina.

Perang itu bisa panjang dan mungkin saja akan terjadi perang besar.

Mekeng mengingatkan, perang berdampak pada perekonomian dunia akibat harga minyak akan naik dan nilai tukar dolar terhadap rupiah juga naik. (Knu)

Baca Juga:

Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin