Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru

MerahPutih.com - Wacana penggabungan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu kementerian mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah.

Ia menilai usulan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.

“Setiap usulan yang menyangkut kelembagaan strategis seperti Bulog dan Bapanas harus dikaji secara komprehensif. Kita perlu melihat manfaat jangka panjangnya bagi kedaulatan pangan, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan petani,” ujar Hindun di Jakarta, Senin (13/10).

Baca juga:

Bapanas Kini Dipimpin Mentan Amran Sulaiman, Prabowo Ingin Satu Komando Urusan Pangan

Hindun menjelaskan, penggabungan kedua lembaga menjadi kementerian dapat memberikan sejumlah keuntungan, seperti memperkuat koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam kebijakan pangan nasional.

Selain itu, perubahan tersebut juga bisa meningkatkan respons terhadap krisis pangan, menjaga stabilisasi harga, serta memperjelas rantai komando dari hulu ke hilir dalam distribusi pangan.

Namun, ia mengingatkan potensi tantangan yang perlu diantisipasi. Tanpa persiapan matang, penggabungan justru dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi, atau memperlambat kinerja di lapangan.

“Kita tidak ingin reformasi kelembagaan justru menambah beban baru,” tegasnya.

Baca juga:

Mentan Amran Sulaiman Jabat Kepala Bapanas, Gantikan Arief Prasetyo Adi

Lebih lanjut, Hindun menilai apa pun bentuk kelembagaannya nanti, pemerintah harus tetap fokus memperbaiki distribusi beras nasional.

Ia menekankan bahwa rantai distribusi yang efisien merupakan kunci agar harga beras tetap stabil dan pasokan terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pangan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Jangan sampai petani terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai pangan nasional,” tutupnya. (Pon)