Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2019

Wacana Demokrat Usung JK-AHY, Begini Tanggapan PDI Perjuangan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 Juni 2018
Wacana Demokrat Usung JK-AHY, Begini Tanggapan PDI Perjuangan

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi wacana Partai Demokrat, yang ingin mengusung Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Jika wacana itu terealisasi dikhawatirkan dapat membuat Partai Golkar berpindah haluan menginggalkan Joko Widodo sebagai petahana. Pasalnya, JK merupakan mantan ketua umum partai berlambang pohon beringin ini.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tak khawatir karena partai besutan Airlangga Hartarto itu telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019.

"Nanti kita lihat dulu, kita lihat dulu hasilnya juga belum (JK-AHY). Kan baru asumsi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (MP/Ponco Sulaksono)

Hasto menyatakan akan melihat konsistensi dari Golkar sebagai partai pendukung Jokowi. Sebab, pada Pilpres 2014, Golkar tergabung dalam oposisi pemerintah.

"Partai poltik kan diukur dari keputusannya, kalau ambil keputusannya kita lihat konsistensinya," tegas Hasto.

Sebelumnnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakana putusan MK telah membuat persoalan hukum JK terang benderang dan dia tak bisa ikut calon sebaga cawapres.

“Jika ingin berkontestasi elektoral kembali, pilihan yang tersedia untuk Pak JK sesuai perintah konstitusi tinggal mencalonkan diri jadi Calon Presiden saja,” kata Jansen.

Jusuf Kalla dan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) mengamati rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Selain itu, putusan MK tersebut juga semakin menguatkan dan meyakinkan partai Demokrat untuk mengusung JK sebagai Capres berpasangan dengan AHY.

“Inilah paduan yang sangat komplit menurut kami wajah moderat politik kita hari ini dan juga bertemunya Wisdom dan Passion,” ucapnya.

Terkait dukungan politiknya Demokrat yakin dengan kekurangan suara sembilan porsen untuk melengkapi suara yang telah dimiliki Demokrat sebagaimana syarat UU Pemilu 20 persen presidential threshold atau ambang batas Capres-Cawapres akan terpenuhi dengan membangun komunkasi dengan partai lain.

“Keyakinan kami pasangan ini adalah solusi untuk membuat sejuk kembali Republik ini. Namanya untuk kebaikan bangsa, kami yakin partai lain juga pasti akan mendukung. Inilah koalisi kerakyatan untuk kebaikan bangsa,” pungkasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Apakah kekalahan Telak PDIP di Pilkada Akan Berpengaruh di Pileg dan Pilpres?

#Agus Harimurti Yudhoyono #Jusuf Kalla #Hasto Kristiyanto #PDI Perjuangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua PDIP Jateng: Kami di Jalan Menuju Kemenangan
PDIP tidak melihat rencana Kaesang sebagai sesuatu yang perlu ditanggapi secara khusus.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua PDIP Jateng: Kami di Jalan Menuju Kemenangan
Indonesia
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya. 

Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
Indonesia
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Aparat saat itu secara rutin menghubungi redaksi untuk memantau pemberitaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Bagikan