Pilpres 2019

Wacana Demokrat Usung JK-AHY, Begini Tanggapan PDI Perjuangan

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 Juni 2018
Wacana Demokrat Usung JK-AHY, Begini Tanggapan PDI Perjuangan

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi wacana Partai Demokrat, yang ingin mengusung Jusuf Kalla (JK) dan Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Jika wacana itu terealisasi dikhawatirkan dapat membuat Partai Golkar berpindah haluan menginggalkan Joko Widodo sebagai petahana. Pasalnya, JK merupakan mantan ketua umum partai berlambang pohon beringin ini.

Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tak khawatir karena partai besutan Airlangga Hartarto itu telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi di Pilpres 2019.

"Nanti kita lihat dulu, kita lihat dulu hasilnya juga belum (JK-AHY). Kan baru asumsi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (MP/Ponco Sulaksono)

Hasto menyatakan akan melihat konsistensi dari Golkar sebagai partai pendukung Jokowi. Sebab, pada Pilpres 2014, Golkar tergabung dalam oposisi pemerintah.

"Partai poltik kan diukur dari keputusannya, kalau ambil keputusannya kita lihat konsistensinya," tegas Hasto.

Sebelumnnya, Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakana putusan MK telah membuat persoalan hukum JK terang benderang dan dia tak bisa ikut calon sebaga cawapres.

“Jika ingin berkontestasi elektoral kembali, pilihan yang tersedia untuk Pak JK sesuai perintah konstitusi tinggal mencalonkan diri jadi Calon Presiden saja,” kata Jansen.

Jusuf Kalla dan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) mengamati rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Selain itu, putusan MK tersebut juga semakin menguatkan dan meyakinkan partai Demokrat untuk mengusung JK sebagai Capres berpasangan dengan AHY.

“Inilah paduan yang sangat komplit menurut kami wajah moderat politik kita hari ini dan juga bertemunya Wisdom dan Passion,” ucapnya.

Terkait dukungan politiknya Demokrat yakin dengan kekurangan suara sembilan porsen untuk melengkapi suara yang telah dimiliki Demokrat sebagaimana syarat UU Pemilu 20 persen presidential threshold atau ambang batas Capres-Cawapres akan terpenuhi dengan membangun komunkasi dengan partai lain.

“Keyakinan kami pasangan ini adalah solusi untuk membuat sejuk kembali Republik ini. Namanya untuk kebaikan bangsa, kami yakin partai lain juga pasti akan mendukung. Inilah koalisi kerakyatan untuk kebaikan bangsa,” pungkasnya.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Apakah kekalahan Telak PDIP di Pilkada Akan Berpengaruh di Pileg dan Pilpres?

#Agus Harimurti Yudhoyono #Jusuf Kalla #Hasto Kristiyanto #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Peringatan Hari Santri 2025 dimaknai PDIP sebagai momentum untuk membangkitkan kekuatan moral dan rasa percaya diri bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Oktober 2025
Hari Santri 2025, Megawati Titip 3 Pesan Resolusi Jihad untuk Tanamkan Cinta Tanah Air
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Bagikan