Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus 2,07 persen (yoy) pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun, kodisi tersebut diklaim masih relatif moderat dibandingkan negara tergabung pada G20 maupun ASEAN.
“Ada negara yang lebih baik dari Indonesia seperti Vietnam, China, dan Korea Selatan namun hampir sebagian besar negara G20 atau negara ASEAN mereka jauh lebih dalam dampak perekonomiannya akibat pukulan COVID-19,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapim TNI-Polri 2021 di Jakarta, Senin (16/2).
Baca Juga:
Dana Pemulihan Ekonomi Bakal Naik Jadi Rp619 Triliun
Sri Mulyani menegaskan, pemerintah mampu menangani COVID-19 sekaligus dampaknya sehingga efek yang dialami Indonesia tidak sedalam negara-negara lain. Pemerintah menetapkan langkah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
"Sehingga kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen," katanya.
Ia menjelaskan, defisit yang semakin tinggi menunjukkan utang yang dimiliki juga semakin banyak seperti defisit Amerika Serikat (AS) mendekati 15 persen dan Perancis 10,8 persen.
“Ini artinya apa? negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10 persen sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6 persen,” jelasnya.
Selain itu negara maju yang utang pemerintahnya telah melampaui nilai Produk Domestik Bruto (PDB) seperti AS sekitar 103 persen, Perancis lebih dari 118 persen, Jerman 72 persen dari PDB, China hampir 66 persen, dan India mendekati 90 persen. Sementara Indonesia, rasio terhadap PDB di level 38,5 persen.
"Sehingga masih dalam posisi prudent dibandingkan negara maju dan ASEAN seperti Malaysia 66 persen, Singapura 131 persen, Filipina 54,8 persen dan Thailand 50 persen. Perkirakan (utang) akan mendekati 40 persen dari PDB namun sekali lagi Indonesia cukup hati-hati atau prudent,” katanya.
Sri Mulyani menegaskan, pemerintah terus memulihkan perekonomian nasional melalui APBN maupun instrumen lain termasuk dari sisi moneter dengan aggaran belanja APBN 2021 mencapai Rp2.750 triliun.
Anggaran tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.059 triliun, belanja non K/L Rp910 triliun dan transfer ke pemerintah daerah mencapai Rp780 triliun.
“Ini lah yang menjadi bekal untuk terus menjaga pemulihan ekonomi nasional," katanya. (Knu)
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021
