Vaksinasi COVID-19 Berbayar di Kimia Farma Ditunda

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Juli 2021
Vaksinasi COVID-19 Berbayar di Kimia Farma Ditunda

Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansyuri (kedua dari kanan) saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu di Klinik Kimia Farma Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/7/2021). ANTARA/Instagra

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Vaksin COVID-19 berbayar atau gotong royong individual, yang semula akan mulai dilakukan hari ini ditunda. Alasan penundaan karena banyaknya pertanyaan kepada pihak manajemen.

Harga vaksinasi COVID-19 berbayar itu sebelumnya ditetapkan per dosis Rp321.660, ditambah dengan harga layanan Rp117.910. Total harga yang dibebankan kepada penerima manfaat seharga Rp439.570 per dosis sekali suntik.

"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro dalam pesannya pada media, Senin (12/7).

Baca Juga:

Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

Ia menegaskan, manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta.

Dalam vaksin berbayar ini, setiap orang wajib mendapatkan injeksi sebanyak dua kali, sehingga harga paket lengkap vaksin berbayar itu mencapai Rp879.140 per individu dengan jenis vaksin Sinopharm.

Sebelumnya, PT Kimia Farma Diagnostika menyediakan 40.000 dosis vaksin individu berbayar untuk tahap pertama penyaluran di enam kota Jawa hingga Bali.

Plt Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra mengatakan pihaknya membuka delapan titik penjualan vaksin COVID-19 melalui jaringan klinik perusahaan, yakni tiga di Jakarta, lalu Bandung, Solo, Semarang, Surabaya dan Bali.

"Masing-masing titik kami siapkan 5.000 dosis sambil melihat kesiapan animo maupun demand masyarakat,' kata Agus Chandra dalam konferensi pers virtual yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Kimia Farma Diagnostika akan membuka akses bagi masyarakat yang ingin membeli vaksin impor jenis Sinopharm tersebut mulai Senin (12/7/2021).

Vaksinasi. (Foto: Antara)
Vaksinasi. (Foto: Antara)

Perusahaan yang merupakan cucu usaha PT Kimia Farma (Persero) ini adalah pelaksana kegiatan vaksinasi gotong royong individu untuk masyarakat umum yang tidak terdaftar di badan usaha maupun badan hukum.

Selain menyediakan vaksin di klinik, Kimia Farma Diagnostika juga akan memperluas jangkauan penyediaan vaksin berbayar mulai dari bandara hingga ke pusat-pusat perbelanjaan di berbagai kota besar usai pemerintah mencabut kebijakan PPKM Darurat.

"Vaksinasi ini opsional, tidak wajib, masyarakat bisa memilih karena tidak semua orang bisa terdaftar di badan usaha atau badan hukum," kata Agus. (Asp)

Baca Juga:

Faisal Basri: Tidak Pantas Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Mandiri

#PPKM Darurat #Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #Vaksin Berbayar #Vaksin Gotong Royong #BUMN #Kinerja BUMN #Kimia Farma
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Indonesia
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu direksi dan pihak swasta terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Bagikan