Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 Juli 2021
Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

Petugas medis menunjukkan vaksin sinopharm di Sentra Vaksinasi Gotong Royong Perbanas, Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (19/6). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi IX DPR menyoroti langkah PT Kimia Farma Tbk yang menjual vaksin COVID-19 mandiri jenis Sinopharm. Langkah tersebut dikhawatirkan mengubah vaksin sebagai barang komersil.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menilai, dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, vaksin merupakan tanggung jawab pemerintah untuk diberikan secara gratis.

Baca Juga

Soal Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar, Wamen BUMN: Percepat Herd Immunity

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/7)

Saleh menyebut, tidak ada seorang pun yang harus dipungut biaya untuk vaksinasi. Termasuk dengan vaksin gotong royong yang dilakukan bekerja sama dengan badan usaha.

Ketua Fraksi PAN tersebut meminta agar pemerintah segera memberikan penjelasan terkait langkah vaksin mandiri tersebut. Hingga saat ini, Saleh bilang Komisi yang menangani bidang kesehatan itu belum mendapatkan laporan terkait rencana vaksin mandiri.

"Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran," terang Saleh.

Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto : Dok/Man
Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok/Man

Pelaksanaan vaksinasi mandiri juga perlu kejelasan dari pelaksanaannya. Termasuk juga dalam penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk menyiapkan pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dalam bentuk soft launching selama dua hari pada Jumat dan Sabtu, 9-10 Juli 2021. Kimia Farma (KF) akan membuka klinik vaksinasi individu secara resmi pada Senin, 12 Juli 2021.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, Verdi Budidarmo menjelaskan, saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan vaksinasi individu, karena pertambahan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Di tahap awal program ini baru menyentuh 6 kota dengan 8 klinik. Namun, secara perlahan KF akan memperluas jangkauan itu, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

“Dalam tahap pertama, kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali,” ujarnya melalui siaran pers.

Adapun Kementerian BUMN mengapresiasi inisiatif itu sebagai usaha untuk mendukung percepatan vaksinasi.

Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury menyatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong (VGR) Individu dapat mempercepat pembentukan kekebalan komunal (herd immunity). Sehingga pemulihan perekonomian nasional dapat berjalan lebih cepat.

Kimia Farma sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi, ujar Pahala, berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pihak untuk mempercepat vaksinasi nasional baik melalui Vaksinasi Gotong Royong Perusahaan maupun Individu

Vaksinasi Gotong Royong individu ini, menurutnya, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. (Knu)

Baca Juga

Lokasi 8 Klinik Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, Ini Harga Sekali Suntik

#Saleh Partaonan Daulay #DPR RI #Vaksin Covid-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Bagikan