Vaksin Terbatas, Pemerintah Harus Utamakan Zona Merah

MerahPutih.com - Pemerintah diminta memprioritaskan vaksinasi COVID-19 di zona-zona merah. Dibandinkan, vaksin yang ada saat ini, disebar keberbagai daerah.

Ahli epidemologi matematika ITB, Dr. Nuning Nuraini mengaku, di Divisi Data dan Epidemologi Provinsi Jabar telah membuat pemodelan atau simulasi vaksinasi COVID-19. Simulasi ini didasarkan pada jumlah vaksin dan tenaga penyuntik (vaksinator) yang terbatas.

Baca Juga:

Sandiaga Uno Tambah Lima Hotel Isolasi Mandiri di Jakarta

“Kami sendiri melakukan simulasi itu. Rekomendasinya di Jabar itu (vaksin dan vaksinator) kalau terbatas yang diprioritaskan adalah yang kasus aktifnya paling tinggi. Karena itu cukup efektif menekan kasus,” terang Nuning, saat dihubungi merahputih.com, pekan lalu.

Ia menggambarkan pemodelan dengan jumlah vaksin COVID019 terbatas. Simulasi dibuat berdasarkan beberapa skenario. Skenario pertama vaksin dibagi rata ke 27 kabupaten/kota di Jabar.

Hasilnya dibandingkan dengan skenario vaksin yang diprioritaskan di zona merah atau daerah dengan kasus tertinggi, yakni ke 5 kota kasus tertinggi atau 8 kota kasus tertinggi. Walhasil, di antara skenario tersebut menunjukkan yang terbaik ialah skenario zona merah.

“Misalnya prioritas 5 kota dengan kasus tertinggi itu akan menekan lebih baik bila dibandingkan (vaksin) dengan disebar merata (ke 27 kabupaten/kota di Jabar),” katanya.

Dengan kata lain, saat ini jumlah vaksin dan vaksinator COVID-19 memang sangat terbatas. Dengan kondisi ini, jalan paling ideal adalah prioritas imunisasi COVID-19 di zona merah. Sebab jika dibagi rata, hasil simulasi justru menunjukkan ketidakefektivan imunisasi.

Nuning menuturkan, pengalaman rekannya di kedokteran yang mengunjungi daerah pelosok di wilayah Priangan Timur. Daerah ini cukup terisolasi, permukiman warga ada di perbukitan, jarak antar rumah jauh.

Mata pencaharian warga di sana bertani. Masing-masing petani mengolah berapa hektar lahan. Akses ke Puskesmas juga jauh dan harus ditempuh dengan ongkos yang memberatkan.

"Katakanlah vaksinnya gratis tapi ongkos dari rumah ke Puskesmas itu 100 ribu kan lebih mahal," katanya.

Di sisi lain, vaksinasi di daerah pelosok dinilai tidak terlalu mendesak dibandingkan vaksinasi di perkotaan yang penduduknya padat. (Iman Ha/ Bandung)

Baca Juga

Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis