Vaksin COVID-19 Mulai Uji Klinis di Indonesia, DPR: Jangan Ada Mafia Kesehatan

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen mendukung riset yang dilakukan untuk menemukan vaksin COVID-19 dan menegaskan tidak boleh ada mafia kesehatan.

"Kita perlu dukung langkah-langkah taktis dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tapi, jangan sampai ada mafia kesehatan," kata Gus Nabil, sapaan akrabnya, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu (22/7).

Baca Juga:

Vaksin COVID-19 Buatan Indonesia Diproduksi Massal 2021

Dalam konteks pengadaan Vaksin Sinovac yang bekerja sama secara langsung dengan Bio Farma.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 2.400 dosis Vaksin Sinovac telah tiba di Indonesia, dan rencananya akan diuji klinis tahap tiga pada Agustus 2020.

Bio Farma menggandeng Sinovac dalam pengembangan vaksin karena dianggap ada kesamaan kompetensi antara dua perusahan farmasi itu.

Gus Nabil menjelaskan saat ini seluruh dunia sedang bekerja keras dengan melibatkan peneliti di banyak negara, seperti di Oxford Inggris, Jerman, Australia, dan beberapa negara lain untuk uji vaksin COVID-19.

"Maka, kita tidak bisa bilang mahal atau murah. Kalau ada perbandingan, kita bisa sampaikan. Harga itu kan 'relative', terkait 'supply' dan 'demand', juga terkait kondisi yang ada," jelas dia.

Dari progres kerja sama vaksin itu, kata dia, Bio Farma harus memberi laporan dan informasi ke publik secara detail dan teratur agar tidak ada kesalahpahaman ataupun mispersepsi.

"Tapi, jangan sampai ada mafia kesehatan yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan besar di tengah pandemi," ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah harus mendorong pemberdayaan riset-riset kesehatan di Indonesia karena pandemi COVID-19 juga membuka ruang apresiasi terhadap riset-riset kesehatan.

Pemerintah harus memberi ruang dan mengapresiasi kampus-kampus dan lembaga riset yang telah mencipta produk, baik alat kesehatan, vaksin maupun obat herbal. Gus Nabil mengapresiasi sudah banyak peneliti dari Indonesia yang sudah meriset dan melaporkan hasilnya.

Baca Juga:

Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19 Tahap Ketiga di UEA

Selain itu, pemerintah harus mendukung agar riset-riset dan produknya bisa diterima di publik sesuai dengan standar kesehatan internasional.

"Kita punya potensi besar yang harus dimaksimalkan, jangan sampai Indonesia hanya jadi pasar produk dari negara lain," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu. (*)