Utut Klaim Pembahasan RUU TNI Melibatkan Pemerintah dan Masyarakat
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: DPR)
MerahPutih.com - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengklaim pihaknya telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan rapat yang terkesan sembunyi-sembunyi tanpa pengawasan masyarakat secara langsung.
"Bahwa tim pemerintah juga sangat banyak, dari Wamensesneg, Pak Bambang Eko, Ibu Lidya," ujar Utut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).
Baca juga:
Dasco Tegaskan Draf RUU TNI di Medsos Tidak Sama dengan Pembahasan di Komisi I DPR
Dia juga menyebut dua orang dari Kementerian Pertahanan, yang menurutnya turut menyaksikan rapat, sehingga rapat tersebut tidak bisa dianggap tertutup. "Dari Wamenhan serta Sekjennya Pak Donny Ermawan dan Letjen Tri Budi Utomo," tutur Utut.
Utut juga mengklaim bahwa rapat itu dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum melalui Dirjen Perundang-undangan serta Kementerian Keuangan.
Selain itu, dia menyebutkan beberapa tokoh publik yang diduga hadir, sebagai bentuk partisipasi dalam pembahasan tersebut.
"Kalau soal partisipasi publik, semua sudah kita undang, mulai Dr. Teuku Rezasyah, Mayor Jenderal TNI Purn Rodon Pedrason, Pak Dr. Kusnanto Anggoro, Saudara Al Araf (Imparsial) serta ada Setara Institute Saudara Ismail Hasani," katanya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyebutkan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri).
Baca juga:
Kantor KontraS Didatangi 3 Orang Tengah Malam Pasca-Aksi Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel
"Rapat dipimpin langsung oleh senior-senior, dipimpin Pak Agum Gumelar, serta bekas KSAL Pak Laksamana Achmad Sutjipto, kemudian juga dengan Menhan, Panglima TNI, dan para staf," ucapnya.
Menurut Utut, pembahasan dan perdebatan terkait RUU TNI cukup panjang, sehingga pihaknya perlu meminta pendapat dari seluruh fraksi.
"Kalau lapangannya ya memang seperti itu, karena pasalnya 3 debatnya sudah sangat panjang dan setiap fraksi sudah kita puter," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Dasco Buka Alasan MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Keponakan Prabowo
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis