Utut Klaim Pembahasan RUU TNI Melibatkan Pemerintah dan Masyarakat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 17 Maret 2025
Utut Klaim Pembahasan RUU TNI Melibatkan Pemerintah dan Masyarakat

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengklaim pihaknya telah melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan rapat yang terkesan sembunyi-sembunyi tanpa pengawasan masyarakat secara langsung.

"Bahwa tim pemerintah juga sangat banyak, dari Wamensesneg, Pak Bambang Eko, Ibu Lidya," ujar Utut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).

Baca juga:

Dasco Tegaskan Draf RUU TNI di Medsos Tidak Sama dengan Pembahasan di Komisi I DPR

Dia juga menyebut dua orang dari Kementerian Pertahanan, yang menurutnya turut menyaksikan rapat, sehingga rapat tersebut tidak bisa dianggap tertutup. "Dari Wamenhan serta Sekjennya Pak Donny Ermawan dan Letjen Tri Budi Utomo," tutur Utut.

Utut juga mengklaim bahwa rapat itu dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Hukum melalui Dirjen Perundang-undangan serta Kementerian Keuangan.

Selain itu, dia menyebutkan beberapa tokoh publik yang diduga hadir, sebagai bentuk partisipasi dalam pembahasan tersebut.

"Kalau soal partisipasi publik, semua sudah kita undang, mulai Dr. Teuku Rezasyah, Mayor Jenderal TNI Purn Rodon Pedrason, Pak Dr. Kusnanto Anggoro, Saudara Al Araf (Imparsial) serta ada Setara Institute Saudara Ismail Hasani," katanya.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini juga menyebutkan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan POLRI (Pepabri).

Baca juga:

Kantor KontraS Didatangi 3 Orang Tengah Malam Pasca-Aksi Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel

"Rapat dipimpin langsung oleh senior-senior, dipimpin Pak Agum Gumelar, serta bekas KSAL Pak Laksamana Achmad Sutjipto, kemudian juga dengan Menhan, Panglima TNI, dan para staf," ucapnya.

Menurut Utut, pembahasan dan perdebatan terkait RUU TNI cukup panjang, sehingga pihaknya perlu meminta pendapat dari seluruh fraksi.

"Kalau lapangannya ya memang seperti itu, karena pasalnya 3 debatnya sudah sangat panjang dan setiap fraksi sudah kita puter," pungkasnya. (Pon)

#TNI #RUU TNI #Sufmi Dasco Ahmad #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Wagub Kalbar Gandeng Imigrasi Buru 15 WNA China Penyerang TNI di Area Tambang Ketapang
Peristiwa ini meletus di area operasional PT Sultan Rafli Mandiri pada Minggu (14/12)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Wagub Kalbar Gandeng Imigrasi Buru 15 WNA China Penyerang TNI di Area Tambang Ketapang
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Duduk Perkara Belasan WNA China Serang TNI Pakai Parang di Ketapang Versi Kodam XII/Tanjungpura
Akibat amuk massa tersebut, kendaraan operasional perusahaan mengalami kerusakan parah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Duduk Perkara Belasan WNA China Serang TNI Pakai Parang di Ketapang Versi Kodam XII/Tanjungpura
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Bagikan