Usung Duet Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, PKS bakal Gandeng PDIP

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 25 Juni 2024
Usung Duet Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, PKS bakal Gandeng PDIP

Ahmad Syaikhu. (Foto: DPP PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) bakal menggandeng PDI Perjuangan (PDIP) untuk mengusung duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. "Iya sangat mungkin (gandeng PDIP). Kalau kami tadi akan mengajak berbagai partai juga yang lain untuk mengusung pasangan ini," kata Syaikhu di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (25/6).

Kendati demikian, Syaikhu mengaku PKS belum menjalin komunikasi dengan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. "Secara resmi saya belum (komunikasi dengan PDIP)," ujarnya.

Sebelumnya, Syaikhu mengungkapkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan sinyal positif terhadap duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024.

Baca juga:

PKS Resmi Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Syaikhu mengatakan ia terus membangun komunikasi politik dengan Partai NasDem dan telah bertemu Surya Paloh untuk membahas Pilkada 2024.

PKS merupakan partai pemenang Pemilu 2024 di Jakarta. Dengan raihan suara terbanyak itu, PKS memperoleh 18 kursi DPRD Jakarta. Namun, PKS tetap tidak dapat mengusung bakal cagub-cawagub sendiri.

Hal ini disebabkan syarat untuk mengajukan pasangan cagub-cawagub di pilkada Jakarta ialah 22 kursi DPRD Jakarta. Karena itu, PKS perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung Anies-Sohibul Iman. (Pon)

Baca juga:

Pengamat Nilai PKS Usung Sohibul Iman untuk Menaikkan Posisi Tawar Partai

#PKS #Pilkada 2024 #Pilkada Dki
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Bagikan