Headline

Usai Dilantik Jokowi, KPK Beri 'Wejangan' 8 Gubernur dan Wagub Soal Pencegahan Korupsi

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 05 September 2018
Usai Dilantik Jokowi, KPK Beri 'Wejangan' 8 Gubernur dan Wagub Soal Pencegahan Korupsi

Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung KPK Kuningan,Jakarta Selatan (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Delapan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/9) untuk bertemu dengan pimpinan lembaga antirasuah.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu, KPK memberi 'wejangan' kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membangun sistem pencegahan korupsi di daerah yang mereka pimpin.

"Intinya membangun komunikasi dengan daerah dalam upaya optimalisasi pencegahan masalah korupsi," kata Tjahjo usai pertemuan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/9).

Tjahjo mengatakan, dalam pertemuan ini, KPK mengingatkan adanya sejumlah area yang rawan korupsi, seperti perencanaan penganggaran, jual beli barang dan jasa, serta area lainnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama sejumlah kepala daerah di Gedung KPK
Mendagri Tjahjo Kumolo bersama sejumlah gubernur dan wagub yang baru dilantik Presiden Jokowi bertandang ke Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, KPK menyatakan kesiapannya membantu dan mengawal pemerintah daerah untuk membangun sistem pencegahan korupsi.

"Mungkin saya kira ini solusi KPK yang sangat baik tadi kita hampir semua bicara diskusi permasalahan yang ada kemudian bagaimana cara-cara menanganinya dengan baik sehingga teman-teman kepala daerah juga bisa melaksanakan tugas dan saya yakin mereka punya komitmen semua untuk memberantas korupsi ya," paparnya.

Gubernur dan Wakil Gubernur yang menghadiri pertemuan ini di antaranya, Ganjar Pranowo-Taj Yasin (Jawa Tengah), Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan), I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali), Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat),

Kemudian, Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sulawesi Tenggara), dan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Papua) serta Sutarmidji-Ria Norsan (Kalimantan Barat) dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumatera Utara).(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dapat Pesan Khusus dari KPK

#Mendagri #Tjahjo Kumolo #KPK #Kasus Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK masih Telusuri Hilangnya 2.000 Dolar Singapura dari Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli
Penyidik baru menyita 12.000 SGD sehingga terdapat selisih 2.000 SGD yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
KPK masih Telusuri Hilangnya 2.000 Dolar Singapura dari Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Pengacara Gus Yaqut Soroti Nama Fuad Masyhur yang Tidak Muncul dalam Dakwaan KPK
Pengacara Gus Yaqut mempertanyakan nama Fuad Mahsyur, yang tidak muncul dalam dakwaan KPK.
Soffi Amira - Rabu, 12 Agustus 2026
Pengacara Gus Yaqut Soroti Nama Fuad Masyhur yang Tidak Muncul dalam Dakwaan KPK
Indonesia
Periksa Rudy Tanoe, KPK Dalami Kontrak Penyaluran Bansos PKH
KPK memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Rudy Tanoe, sebagai saksi kasus dugaan korupsi bansos PKH.
Wisnu Cipto - Rabu, 12 Agustus 2026
Periksa Rudy Tanoe, KPK Dalami Kontrak Penyaluran Bansos PKH
Indonesia
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Pejabat Bea Cukai Madya, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sudah ditetapkan tersangka gratifikasi oleh Polri sejak 2023.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Indonesia
Kubu Gus Yaqut Pastikan KPK hanya Sita Paspor dan Catatan: tidak Ada Uang Rp 1 Pun
Membantah narasi yang menyebut KPK menyita uang Rp 100 miliar dari rumah Yaqut.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Kubu Gus Yaqut Pastikan KPK hanya Sita Paspor dan Catatan: tidak Ada Uang Rp 1 Pun
Indonesia
Jaksa Dakwa Gus Yaqut Perkaya Diri Rp 4,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa memperkaya diri Rp 4,8 miliar dari korupsi kuota haji.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Jaksa Dakwa Gus Yaqut Perkaya Diri Rp 4,8 Miliar dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji
Selain itu, Yaqut juga didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama mantan staf khususnya.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gus Yaqut Didakwa Rugikan Negara Rp 622 Miliar dalam Kasus Kuota Haji
Indonesia
Gus Yaqut Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Siap Hadapi Proses Hukum
Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (11/8).
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Gus Yaqut Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Kuota Haji, Siap Hadapi Proses Hukum
Indonesia
Sempat Tak Hadir, Rudy Tanoe Kembali Dipanggil KPK untuk Kasus Bansos Beras
KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Rudy Tanoe sebagai saksi kasus dugaan korupsi bansos beras Kemensos tahun anggaran 2020 pada 11 Agustus 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
Sempat Tak Hadir, Rudy Tanoe Kembali Dipanggil KPK untuk Kasus Bansos Beras
Bagikan