MerahPutih.Com - Delapan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (5/9) untuk bertemu dengan pimpinan lembaga antirasuah.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu, KPK memberi 'wejangan' kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur untuk membangun sistem pencegahan korupsi di daerah yang mereka pimpin.
"Intinya membangun komunikasi dengan daerah dalam upaya optimalisasi pencegahan masalah korupsi," kata Tjahjo usai pertemuan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/9).
Tjahjo mengatakan, dalam pertemuan ini, KPK mengingatkan adanya sejumlah area yang rawan korupsi, seperti perencanaan penganggaran, jual beli barang dan jasa, serta area lainnya.
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, KPK menyatakan kesiapannya membantu dan mengawal pemerintah daerah untuk membangun sistem pencegahan korupsi.
"Mungkin saya kira ini solusi KPK yang sangat baik tadi kita hampir semua bicara diskusi permasalahan yang ada kemudian bagaimana cara-cara menanganinya dengan baik sehingga teman-teman kepala daerah juga bisa melaksanakan tugas dan saya yakin mereka punya komitmen semua untuk memberantas korupsi ya," paparnya.
Gubernur dan Wakil Gubernur yang menghadiri pertemuan ini di antaranya, Ganjar Pranowo-Taj Yasin (Jawa Tengah), Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan), I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali), Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat),
Kemudian, Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sulawesi Tenggara), dan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Papua) serta Sutarmidji-Ria Norsan (Kalimantan Barat) dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumatera Utara).(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dapat Pesan Khusus dari KPK