Upaya Demokrat dan PKS Ajukan Pansus Jiwasraya Diprediksi Gagal

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 10 Februari 2020
Upaya Demokrat dan PKS Ajukan Pansus Jiwasraya Diprediksi Gagal

Pengamat politik Jerry Massie. Foto: pelitabanten

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Jerry Massie pesimistis bahwa usulan Partai Demokrat dan PKS untuk menggulirkan Pansus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya akan berhasil.

Jerry melihat, yang terjadi hanyalah drama politik yang tak menghasilkan suatu keputusan final.

Baca Juga

PKS Harap Kejagung Tak Tebang Pilih Usut Kasus Jiwasraya

"Saya pesimis usulan Demokrat ini akan berhasil. Politik sinetron dan telenovela akan kita saksikan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/2).

PKS dan Demokrat sepakat galang pembentukan pansus Jiwasraya
Ketua dan anggota Fraksi PKS menandatangani inisiasi pembentukan Pansus Jiwasraya
(Foto: Twitter @PKSejahtera)

Jerry menambahkan, seandainya Pansus dapat meraih dukungan separoh dari jumlah kursi di DPR maka dianggap baik. Namun ia pesimis hal itu bakal berhasil dilakukan oleh Demokrat dan PKS.

"Memang ini alih-alih SBY getol mendorong Pansus. Tapi di sisi lain PDIP dan partai pendukung menginginkan dibentuknya Panja. Mereka tak sepakat dengan pansus. Ini bisa berdampak negatif di parlemen," kata dia.

Baca Juga

Fraksi PKS dan Demokrat Resmi Usulkan Pembentukan Pansus Jiwasraya

Ia menyatakan, dua fraksi Partai Demokrat dan PKS, yang mengajukan Pansus untuk menyelidiki Jiwasraya, dianggap memenuhi persyaratan.

Terlebih digulirkan oleh Fraksi Demokrat dan PKS dengan total 104 suara di DPR.

"Tapi memang kalau tak didukung partai lain masih kurang tajam lantaran parlement power dikuasai partai pendukung pemerintah yang dikuasai PDI-P, Golkar dan Gerindra," kata Jerry. (Knu)

Baca Juga

Fadli Zon Dukung Pembentukan Pansus Agar Bisa Investigasi Permasalahan Jiwasraya

#Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan