Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir memastikan akan segera mencabut peraturan menteri yang menjadi hambatan pengembangan inovasi, fleksibilitas dan mutu perguruan tinggi. Aturan tersebut seperti pengembangan kreativitas PT, pemberian gelar, dan linearitas.
"Soal linear, katakanlah S1-nya A, S2 B, S3 C, tergantung dia peminatan di bidang ilmu pengetahuan mana, nggak bisa kita batasi. Kalau itu dibatasi, ilmu tidak berkembang, itu akan kita cabut semua," kata Nasir di Jakarta.
Menurut Nasir, pada era disrupsi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tidak bisa diukur. Alasannya, saat ini pengetahuan tidak akan bisa berdiri sendiri karena semua ilmu yang ada itu saling berkaitan dan menguatkan.
"Misalnya, bicara soal ekonomi, berkaitan dengan digital, itu ranahnya teknik, kita sudah tidak bisa lepas lagi. Nanti misalnya logistik manajemen, supply chain manajemen kemudian smart data, smart techhology, ini semua harus dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan," tutur Nasir.
Usulan kebijakan baru Menristekdikti ini memang masih menuai pro-kontra. Di satu sisi memang mendorong lahirnya dosen yang memiliki beragam kompetensi yang bisa ditularkan ke anak didiknya untuk berinovasi. Namun, ada pula yang berpandangan terhadap kualitas spesialisasi sang pengajar akan ilmu yang didalaminya.
Lalu bagaimana tanggapan dari kalangan kampus ataupun akademisi sendiri terhadap usulan Menristekdikti mencabut aturan wajib linear ini? MerahPutih.com coba membedahnya dalam perbincangan dengan Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional, TB Massa Djafar, Rabu (18/4).
Massa menjelaskan dalam memandang pemberlakuan linieritas mesti dengan pendekatan yang jelas dan integratif. Menurut dia, tidak semua pendekatan linier itu salah, namun, juga tidak benar jika beranggapan di dalam pengembangan ilmu mutlak harus linier. Linieritas merupakan tantangan ilmu pengetahuan dikembangkan secara lebih dinamis untuk menjawab tantangan zaman.
Di sisi lain, Massa menilai linieritas juga diperlukan untuk memperkuat basis kompetensi dan basis keilmuan yang memerlukan kedalaman serta kompetensi yang tinggi. “Jadi dua-duanya penting tidak usah dipertentangkan antara linieritas dan yang bukan linieritas. Itu bukan suatu yang paradoks. Saya tidak setuju kalau pencabutan linier itu hanya melihat kepada satu sisi saja,” papar dia.
Menurut Massa, jika kebijakan linieritas menteri terdahulu dianggap mempunyai kelemahan, sebaiknya diperbaiki bukan dicabut. Meski demikian, kata Massa, bukan berarti linieritas itu tidak penting, namun juga tidak boleh menganggap linieritas lebih penting. Untuk itu, lanjutnya, keduanya harus dilihat secara proporsional.
“Mesti dilihat secara tepat tentang kebutuhan, baik dalam pengembangan ilmu maupun kebutuhan kita untuk menjawab tantangan zaman. Itu poinnya disitu. Linieritas itu tetap penting diterapkan secara fleksibel,” jelasnya.
Dia lantas mencontohkan, jika di dalam disiplin ilmu ada beberapa mata kuliah yang memang memerlukan inter disiplin ilmu. Namun, ada beberapa mata kuliah yang memang harus linier. Misalnya, di dalam program Sosiologi ada konsentrasi Sosiologi Agama, tentu tidak semua dosennya harus berlatar belakang sosiologi, mesti ada juga disiplin dari lulusan agama.
“Nanti di mata kuliahnya itu dibagi yang memegang mata kuliah misalnya Sosiologi Agama kalau bisa dosennya S1 agama, S2 nya sosiologi untuk membina mata kuliah yang terkait agama dan perubahan sosial. Sementara yang menyangkut mata kuliah lainnya yang memang menuntut kedalaman disiplin imu sosiologi, itu harus linier,” ujarnya.
“Begitu juga di dalam program studi ilmu politik, misalnya yang tidak linier itu ekonomi politik. Dosennya misalnya S1 politik, S2 ekonomi, S3 nya ekonomi lagi atau politik. Jadi di dalam kompetensi satu orang dia punya dua disiplin ilmu untuk memback up mata kuliah pilihan,” katanya menambahkan.
Untuk itu, menurut Massa, persoalan linieritas tidak perlu dipertentangkan. Hal yang perlu diklarifikasi adalah pemahaman mengenai linier tidak linier itu secara benar. Kemudian dia menyarankan pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih fleksibel.
“Jadi jangan dicabut (aturan linieritas). Menristek itu jika melihat ada titik lemahnya harus disempurnakan bukan dicabut. Ini penyakit pemerintah dari dulu kaya gitu. Saya ngga tau apakah pergantian peraturan itu melalui studi yang dalam dan serius,” tandas dia. (Pon)
