Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya. Dalam reshuffle ini, orang pertama yang diganti Prabowo adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Posisi Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Inovasi (Mendiktisaintek) kemudian diisi Brian Yuliarto, seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, salah satu alasan latar belakang reshuffle ini adalah keinginan Presiden Prabowo untuk mengurangi kegaduhan dalam kabinetnya.
“Sebenarnya yang di reshuffle bisa jadi menteri-menteri yang tidak memiliki dukungan politik kuat atau dianggap sekedar gimmick kabinet saja,” kata Achmad dalam keteranganya kepada wartawan dikutip Rabu (19/2).
Baca juga:
Menkum Tepis Silaturahmi Prabowo dan Elite KIM Bahas Reshuffle Kabinet
Menurut dia, pergantian menteri seharusnya didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan berbasis pada dampak kebijakan terhadap masyarakat.
“Jika seorang menteri terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan kebijakannya merugikan rakyat, maka pergantiannya akan lebih bermakna,” jelas Ahmad.
Achmad menuturkan, reshuffle kabinet seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan pemerintah agar lebih pro-rakyat.
Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa reshuffle ini benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
“Bukan sekadar strategi politik untuk mengamankan dukungan dalam pemerintahan,” jelas dia.
Masyarakat berharap bahwa reshuffle dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif.
Jika memang ada menteri yang harus diganti, maka seharusnya mereka adalah menteri-menteri yang kebijakannya terbukti merugikan rakyat, bukan sekadar menteri yang dianggap “tidak memiliki dukungan politik kuat” dalam kabinet.
Baca juga:
“Dengan demikian, reshuffle akan memiliki makna yang lebih besar bagi masyarakat luas,” ujar ekonom dari UPN Veteran Jakarta.
Pergantian menteri seharusnya membawa perubahan positif yang dapat dirasakan oleh rakyat, bukan sekadar pergantian figur tanpa perubahan yang nyata dalam kebijakan pemerintah.
“Ke depan, diharapkan bahwa reshuffle dilakukan dengan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar untuk mengurangi “noise” dalam kabinet atau mengamankan dukungan politik,” tutup Achmad.
