Reshuffle Kabinet, Prabowo Dinilai Ingin Kurangi Kegaduhan dan Gimmick Politik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 19 Februari 2025
Reshuffle Kabinet, Prabowo Dinilai Ingin Kurangi Kegaduhan dan Gimmick Politik

Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk pertama kalinya. Dalam reshuffle ini, orang pertama yang diganti Prabowo adalah Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Posisi Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Inovasi (Mendiktisaintek) kemudian diisi Brian Yuliarto, seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, salah satu alasan latar belakang reshuffle ini adalah keinginan Presiden Prabowo untuk mengurangi kegaduhan dalam kabinetnya.

“Sebenarnya yang di reshuffle bisa jadi menteri-menteri yang tidak memiliki dukungan politik kuat atau dianggap sekedar gimmick kabinet saja,” kata Achmad dalam keteranganya kepada wartawan dikutip Rabu (19/2).

Baca juga:

Menkum Tepis Silaturahmi Prabowo dan Elite KIM Bahas Reshuffle Kabinet

Menurut dia, pergantian menteri seharusnya didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan berbasis pada dampak kebijakan terhadap masyarakat.

“Jika seorang menteri terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan kebijakannya merugikan rakyat, maka pergantiannya akan lebih bermakna,” jelas Ahmad.

Achmad menuturkan, reshuffle kabinet seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan pemerintah agar lebih pro-rakyat.

Presiden Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa reshuffle ini benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

“Bukan sekadar strategi politik untuk mengamankan dukungan dalam pemerintahan,” jelas dia.

Masyarakat berharap bahwa reshuffle dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif.

Jika memang ada menteri yang harus diganti, maka seharusnya mereka adalah menteri-menteri yang kebijakannya terbukti merugikan rakyat, bukan sekadar menteri yang dianggap “tidak memiliki dukungan politik kuat” dalam kabinet.

Baca juga:

Prabowo Resmi Lantik Guru Besar ITB jadi Mendiktisaintek

“Dengan demikian, reshuffle akan memiliki makna yang lebih besar bagi masyarakat luas,” ujar ekonom dari UPN Veteran Jakarta.

Pergantian menteri seharusnya membawa perubahan positif yang dapat dirasakan oleh rakyat, bukan sekadar pergantian figur tanpa perubahan yang nyata dalam kebijakan pemerintah.

“Ke depan, diharapkan bahwa reshuffle dilakukan dengan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar untuk mengurangi “noise” dalam kabinet atau mengamankan dukungan politik,” tutup Achmad.

#Prabowo Subianto #Reshuffle Kabinet #Menristekdikti #Kemendikti Saintek
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
"Semua harus pakai Maung, saya nggak mau tahu,” tegas Prabowo dalam arahannya kepada para menteri.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Wajibkan Menteri Kerja Pakai Maung, Mobil Bagus Boleh Dipakai Pas Libur
Indonesia
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Kekuatan tanpa partisipasi hanya akan melahirkan efisiensi semu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'
Indonesia
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Prabowo sendiri telah menggunakan Maung sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Mobil Mewah Para Menteri Cuma Boleh Keluar Kandang Saat Akhir Pekan, Kalau Hari Kerja Wajib Pakai Maung
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
KPK mendorong agar Kemnaker dan para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem layanan publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
KPK Kirim Sinyal Bahaya, Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran Diperkuat dengan Integrasi Pencegahan dan Penindakan
Indonesia
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi secara terang-terangan menolak jika urusan haji Indonesia hanya ditangani lembaga negara setingkat badan.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Prabowo Buka-bukaan Kementerian Haji Dibentuk karena Penolakan Arab Saudi
Indonesia
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Dalam sidang kabinet itu, Prabowo sempat menyinggung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan sedang berhalangan hadir karena sedang berada di Arab Saudi.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Perintah Prabowo ke Gus Irfan: Pangkas Waktu Tunggu Haji dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
Indonesia
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Pemkot Solo menyaratkan para pendemo dalam aksinya harus berlangsung damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Warga Solo Boleh Ikut Demo 1 Tahun Prabowo-Gibran Berkuasa, Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Prabowo Jadi Saksi Penyerahan Uang Sitaan Korupsi Rp 13,2 T dari Wilmar Group CS ke Negara
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadi Saksi Penyerahan Uang Sitaan Korupsi Rp 13,2 T dari Wilmar Group CS ke Negara
Bagikan