Untuk Capai Titik Temu, PAN Ingin Konsensus Nasional tentang Rencana Kerja

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 27 Juli 2019
Untuk Capai Titik Temu, PAN Ingin Konsensus Nasional tentang Rencana Kerja

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo menilai baik apabila Indonesia mempunyai konsensus nasional tentang rencana kerja atau platform kebijakan yang merupakan hasil dari rekonsiliasi kubu 01 dan 02.

"Amien Rais menilai rekonsiliasi yang benar-benar itu harus dimulai dari rencana kerja. Karena itu harus ada tim yang duduk bersama memadukan rencana kerja pasangan 01 dan 02 sehingga akan diperoleh titik temu yang menjadi konsensus nasional," katanya di Jakarta, Sabtu (27/7).

Baca Juga: PKB Yakin Jokowi Tak Suka 'Bagi-Bagi Kue' Ala Amien Rais

Drajad mengatakan, ketika rekonsiliasi dengan menyamakan platform tercapai, setelah itu baru bisa ada power sharing dan responsibility sharing antar kedua pihak.

Amien Rais. (Foto: antaranews)
Amien Rais. (Foto: antaranews)

Menurutnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sudah menyarankan rekonsiliasi harus yang benar-benar, jangan rekonsiliasi ethok-ethok, yang ujungnya hanya bagi-bagi kursi.

"Tentu kursi ini bisa bermakna eksekutif, legislatif dan posisi publik lainnya. Soal angka 55:45, itu merujuk pada keputusan resmi MK dan KPU, wujudnya bagaimana? Ya tentu dibicarakan bersama," ujarnya seperti dilansir Antara.

Baca Juga: Amien Rais Ingatkan Jokowi dan Prabowo Aib Bagi-Bagi Kursi

Dia mengatakan, Amien juga menyarankan parpol pendukung Prabowo untuk menjadi oposisi terhormat dan berwibawa kalau yang terjadi hanya rekonsiliasi ethok-ethok.

Selain itu, menurut dia, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah menyampaikan kepada Amien Rais sebelum melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Prabowo sudah menyampaikan sebelumnya kepada Amien Rais bahwa akan ada pertemuan dengan Megawati. Prabowo juga menceritakan siapa yang mengambil inisiatif, rencana awal pertemuan dimana dan seterusnya," katanya.

Menurut dia, Amien selalu menekankan pentingnya silaturrahim dengan berbagai pihak, baik itu politis maupun nonpolitis. (*)

Baca Juga: Amien Rais: Jika Kelak Gerindra Dapat Kursi Menteri, Pemilu Kemarin Tiada Berguna

#PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan