Uji Materi Usia Capres, MK Diminta Tak Layani Kepentingan Politik Dinasti dan Oligarki

MerahPutih.com - Permohonan menyangkut aturan usia pejabat publik, termasuk calon presiden dan calon wakil presiden kini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengamat politik Petrus Selestinus mendesak MK untuk menolak semua permohonan yang menyinggung soal batas usia capres/cawapres.

“Sebab sekali ada yang dikabulkan, akan muncul permohonan lain. Saat ini usia capres/cawapres, besok usia calon hakim MK. Akan terjadi conflict of interest (konflik kepentingan),” kata Petrus Selestinus di Jakarta, Rabu (4/10).

Baca Juga:

Ada Capres Datang Melamar, Gibran: Saya Ikut Perintah Megawati

Petrus mengomentari permohonan judicial review (uji materi) ke MK yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan pihak-pihak lainnya, yakni perkara No 29, No 51 dan No 55 tentang syarat usia capres/cawapres minimal 35 tahun, yang kabarnya sudah diputuskan dalam RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) dan ditolak MK, tapi tak kunjung diumumkan.

Lalu, muncul permohonan judicial review lain yang diajukan seorang mahasiswa dari Solo, Jawa Tengah.

Sorotan publik pun tertuju pada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta, Jateng.

Menurut Petrus, jika MK ngotot memutus perkara yang diliputi konflik kepentingan tersebut, maka Petrus Selestinus menilai lembaga yudikatif yang kini dipimpin Anwar Usman, adik ipar Presiden Jokowi, itu bakal menciptakan stigma negatif.

“Jika MK ngotot memutuskan, apalagi mengabulkan, maka patut diduga mereka melayani kepentingan politik dinasti dan oligarki,” jelas Petrus yang juga koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini.

Baca Juga:

Survei Indikator: Prabowo Unggul dari Ganjar dan Anies di Simulasi 2 Nama Bacapres

Menurut Petrus, persoalan syarat batas usia minimum/maksimum capres/cawapres merupakan syarat penting dan menjadi domain pembentuk UU, yaitu DPR dan pemerintah.

"Ini sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dengan cara mengubah UU No 24 Tahun 2003 tentang MK, terakhir diubah dengan UU No No 7 Tahun 2020 tentang MK, lewat proses legislasi di DPR dan pemerintah," tutur Petrus.

Petrus meyakini, apa yang diupayakan beberapa pihak berupa uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu soal batas usia minimum capres-cawapres hanya dilakukan atas dasar hal-hal yang bersifat personal.

"Termasuk atas dasar kehendak meloloskan keinginan satu orang atau satu kelompok kecil orang yang ingin memperkuat dinasti dan oligarki," tutup Petrus. (Knu)

Baca Juga:

Pendaftaran Capres ke KPU Makin Dekat, Giring Minta Kaesang Ojo Kesusu