Adinda Nurrizki
MerahPutih Politik - Pengamat Anggaran Politik dan Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi memprediksi pengeluaran dana partai politik dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten atau kota dalam setahun tidak lebih dari Rp1 triliun.
"Tidak sampai segitu (Rp1 triliun_red), perkiraan saya hanya sekitar Rp530 miliar. Itu pun hanya untuk PDIP dan Golkar saja," kata Uchok saat dihubungi merahputih.com, Jumat (13/3).
Lebih lanjut Uchok menjelaskan, di tingkat pusat sendiri hanya ada satu Dewan Pimpinan Partai (DPP), kemudian di tingkat Provinsi ada 34 kantor perwakilan partai politik, selanjutnya di tingkat Kabupaten atau Kota ada sebanyak 514 kantor perwakilan.
Uchok sendiri memperkirakan pegeluaran setiap kantor partai politik di tingkat Kabupaten atau Kota sekitar Rp700 juta hingga Rp1 miliar. Kemudian di tingkat Provinsi sekitar Rp1 miliar. (Baca: Jhonny Allen Minta Mendagri Jelaskan Kriteria Partai yang Dibiayai Negara)
"Bahkan di beberapa daerah parpol hanya melakukan kegiatan seremonial belaka, misalnya acara ulang tahun partai atau bakti sosial yang asal-asalan. Jumlah dana yang dikeluarkan juga kecil," sambung Uchok.
Ketika dikonfirmasi terkait rencana Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan santunan sebesar Rp1 triliun, secara tegas Uchok menolak hal tersebut. (Baca: Golkar Setuju Negara Santuni Parpol)
Menurutnya, santunan pemerintah kepada partai politik bukan hanya dipandang sebagai satu hal yang mubazir, melainkan sebagai upaya menghabiskan uang kepada hal-hal yang kotraproduktif. Hal tersebut diperparah dengan kenaikan harga bahan pokok yang melambung tinggi.
Pemerintah, lanjut Uchok sebaiknya memikirkan bagaimana melakukan stabilitas atas terus merangkaknya kebutuhan bahan-bahan pokok, bukan memikirkan bagaimana menyantuni partai politik.
"Kalau ide ini disetujui, maka saya pastikan habislah uang negara," tandas Uchok.
Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berniat menyantuni partai politik. Besarnya, cukup menggiurkan di tengah harga beras dan komoditas strategis lainnya melonjak tinggi, negara musti menyantuni dana pada setiap parpol sebesar Rp1 triliun. Hampir semua politisi Senayan menyambut baik ide brilian ini. (bhd)
