Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ucapakan Janji dan Sumpah Jabatan, 580 Anggota DPR Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Oktober 2024
Ucapakan Janji dan Sumpah Jabatan, 580 Anggota DPR Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Sumpah jabatan anggota DPR periode 2024-2029. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan ini berlangsung dalam rapat paripurna perdana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Pelantikan dipimpin oleh pimpinan DPR sementara dari perwakilan anggota termuda dan tertua yakni, Annisa Desmond Mahesa dan Guntur Sasono.

Adapun pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 115/P Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan DPR Periode 2024-2029, oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar.

Baca juga:

Istri Ridwan Kamil Berharap Ditempatkan di Komisi VIII DPR

Kemudian, perwakilan angota DPR maju ke depan panggung untuk membaca janji dan sumpah anggota dengan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.

"Saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia?" ucap Syarifuddin.

"Bersedia," jawab para anggota DPR.

"Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia," kata Syarifuddin.

Baca juga:

Annisa Mahesa dan Guntur Sasono Jadi Anggota DPR 2024-2029 Termuda dan Tertua

Ketua MA lantas memandu para anggota untuk membacakan sumpah sesuai dengan agama masing-masing.

"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945," ucap Syarifuddin diikuti oleh para anggota DPR.

"Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," sambungnya.

Baca juga:

'Ultraman' Dilantik Jadi Anggota DPR DPR 2024-2029

Pada hari ini, ada 580 wakil rakyat yang dilantik. Kursi terbanyak masih dipegang PDIP dengan jumlah 110, kemudian disusul Partai Golkar yang menaungi Atalia sebanyak 102.

Di peringkat ketiga terdapat Partai Garindta dengan perolehan 86 kursi, lalu disusul Partai NasDem 69 kursi. Kemudian, PKB memiliki 68 kursi, sedangkan PKS 53 kursi.

Selanjutnya PAN mendapat 48 kursi sedangkan Partai Demokrat 44 kursi sekaligus menjadi partai dengan kursi paling sedikit di parlemen nasional. (Pon)

#DPR #DPR RI #Anggota DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Bagikan