Tunjangan Profesi Guru di Bawah Naungan Kemenag Cair 2019, Nih Rinciannya

Thomas KukuhThomas Kukuh - Senin, 26 November 2018
Tunjangan Profesi Guru di Bawah Naungan Kemenag Cair 2019, Nih Rinciannya

Stok uang tunai.Foto: Antara

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Kabar gembira untuk para guru di bawah naungan Kementerian Agama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa mulai 2019 mendatang ratusan ribu guru yang berada di naungannya akan menerima tunjangan profesi. Tunjangan tersebut terbagi dalam enam klasifikasi.

"Saya ingin menyampaikan dan semoga ini adalah kabar gembira. Alhamdulillah, berkat bantuan banyak pihak bisa mengesahkan Rancangan APBN 2019 sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru-guru," ujarnya pada puncak peringatan Hari Guru dan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Berprestasi 2018 di Surabaya, Minggu (25/11) malam seperti dilansir Antara.

Enam klasifikasi untuk tunjangan profesi, kata dia, disiapkan untuk guru-guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS. Lukman berharap, turunnya tunjangan itu terealisasi mulai tahun depan.

Menteri kelahiran Jakarta, 25 November 1962 tersebut lantas merinci, klasifikasi guru yang disiapkan tunjangan Kemenag dari APBN 2019.

Yang pertama, untuk guru kategori PNS tersertifikasi. Dalam kategori ini ada sekitar 118.983 guru. Anggaran yang dialokasi tidak kurang dari Rp5,06 triliun.

Klasifikasi kedua adalah untuk guru non-PNS yang sudah "inpassing" (penyesuaian) atau setara kategori 2B. Yang jumlahnya untuk 90.704 guru. Total anggaran yang dialokasikan tidak kurang dari Rp2,98 triliun.

Berikutnya, tunjangan untuk guru non-PNS yang belum "inpassing" atau kategori 3B. Dalam klasifikasi tersebut Kemenag mengalokasikan Rp1,82 triliun untuk 101.484 guru.

lukman
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (MerahPutih.com/Fadhli)

Keempat, tunjangan khusus untuk guru tinggal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau setara kategori 4B. Tunjangan ini akan menjangkau tidak kurang dari 4.500 guru dengan anggaran Rp72,9 miliar.

Selain itu, tunjangan insentif bagi guru non-PNS yang belum penyesuaian dan belum tersertifikasi atau kategori 5B sebanyak 241.665 guru. Untuk klasifikasi ini, Kemenag menganggarkan Rp900 miliar.

Klasifikasi terakhir, lanjut dia, pernah ramai di sosial media, yaitu tunjangan kinerja bagi guru PNS, baik yang belum sertifikasi maupun sudah sertifikasi.

"Bagi yang belum bersertifikasi akan mendapatkan tunjangan seratus persen dari grading-nya. Bagi yang sudah disertifikasi maka dia memperoleh haknya sebesar selisih tunjangan kinerja dari tunjangan profesi gurunya," katanya. (*).

#Guru #Tunjangan Profesi Guru
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Menag Ingatkan Tidak Gampang Jadi Seorang Guru, Harus Suci di Langit dan Bumi
Guru tidak cukup hanya menguasai materi, tetapi juga harus mengalami proses perenungan mendalam atas apa yang diajarkan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Menag Ingatkan Tidak Gampang Jadi Seorang Guru, Harus Suci di Langit dan Bumi
Indonesia
Pemerintah Ajukan Kenaikan Tunjangan Guru Honorer Jadi Rp500 Ribu per Bulan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengusulkan perluasan Program Indonesia Pintar (PIP)
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Ajukan Kenaikan Tunjangan Guru Honorer Jadi Rp500 Ribu per Bulan
Indonesia
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Video pernyataan Menkeu itu merupakan hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 7 Agustus lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Viral Sri Mulyani Bilang Guru Beban Negara, Kemenkeu Berdalih Itu Video Deepfake Hasil Editan
Indonesia
Demokrat Tegaskan Kesejahteraan Guru Tanggung Jawab Negara, Bukan Beban Anggaran
Ucapan Sri Mulyani saat menanggapi tuntutan dosen atas pencairan tunjangan kinerja merupakan ironi di tengah realita pahit gaji guru dan dosen di Indonesia.
Dwi Astarini - Sabtu, 16 Agustus 2025
Demokrat Tegaskan Kesejahteraan Guru Tanggung Jawab Negara, Bukan Beban Anggaran
Berita
Guru Non-ASN Dapat Insentif Rp2,1 Juta! Begini Cara Cek dan Cairkan
Info GTK Bantuan Insentif sebesar Rp 2.100.000 bagi guru formal non-ASN yang belum bersertifikat pendidik.
ImanK - Jumat, 08 Agustus 2025
Guru Non-ASN Dapat Insentif Rp2,1 Juta! Begini Cara Cek dan Cairkan
ShowBiz
Lirik 'Guruku Tersayang', Lagu Penghormatan Spesial akan Peran Guru
Lagu ini menjadi bentuk penghormatan atas peran guru dalam membimbing, mendidik, serta membentuk kepribadian dan masa depan para siswa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Lirik 'Guruku Tersayang', Lagu Penghormatan Spesial akan Peran Guru
Infografis
Heboh! Fenomena Para Istri di Blitar Ramai-Ramai Ajukan Cerai Usai Dilantik PPPK
Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mencatat adanya 20 permohonan izin cerai dari guru PPPK hanya dalam waktu enam bulan pertama 2025. Lonjakan angka permohonan cerai dari kalangan guru PPPK di Kabupaten Blitar menyita perhatian publik Faktor ekonomi diduga menjadi penyebab utama karena beberapa suami pengangguran Disdik Blitar menegaskan bahwa PPPK harus mendapat izin resmi dari kepala daerah sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan agama.
Wiwit Purnama Sari - Rabu, 23 Juli 2025
Heboh! Fenomena Para Istri di Blitar Ramai-Ramai Ajukan Cerai Usai Dilantik PPPK
Indonesia
Baru Dibuka Sepekan, Sekolah Rakyat Solo Kekurangan Guru Bahasa Jawa dan Agama Katolik Selain Tenaga Pendukung
Meski demikian, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetap berjalan seperti biasanya.
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
Baru Dibuka Sepekan, Sekolah Rakyat Solo Kekurangan Guru Bahasa Jawa dan Agama Katolik Selain Tenaga Pendukung
Indonesia
Otonomi Daerah Bikin Kekosongan Kepala Sekolah Makin Parah, Ini Kata DPR
Menurut Cucun, sulitnya penanganan masalah ini karena adanya otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 26 Juni 2025
Otonomi Daerah Bikin Kekosongan Kepala Sekolah Makin Parah, Ini Kata DPR
Bagikan