Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Parleman mendukung upaya pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui program Guru Wali, dengan syarat menekankan pentingnya kejelasan skema kerja serta tujuan program.
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan setiap kebijakan baru harus dirancang secara matang agar memberikan manfaat nyata bagi proses belajar-mengajar.
“Guru Wali ini pada dasarnya program baik. Namun pemerintah perlu memastikan target, tujuan, serta outputnya jelas dan terukur. Kita ingin program ini benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan justru menambah beban administrasi bagi guru,” kata Amure, sapaan akrabnya, kepada media di Jakarta, Senin (24/11).
Baca juga:
Pendiri PKB itu mengingatkan guru selama ini sudah memikul banyak tanggung jawab di luar aktivitas mengajar. Karena itu, program baru harus mempermudah, bukan menambah beban.
Amure mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyusun roadmap implementasi, indikator keberhasilan, pelatihan pendukung, serta dukungan sistem sekolah yang memadai.
Dia juga berharap Kemendikdasmen membuka ruang dialog lebih luas dengan guru, organisasi profesi, pakar pendidikan, dan pemerintah daerah agar penyempurnaan program dapat dilakukan sejak dini.
“Yang kita butuhkan adalah sistem pembelajaran yang semakin baik, terukur, dan berkelanjutan. Jika Guru Wali dapat memperkuat ekosistem pendidikan, tentu kita dukung. Namun desain dan mekanismenya harus terang sejak awal,” tandas Amure.
Baca juga:
Aturan Antiperundungan Sekolah Terbit Tahun Depan, Peran Guru dan BK bakal Dimaksimalkan
Tugas dan Peran Guru Wali
Untuk diketahui, peran Guru Wali sendiri diakui dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang beban kerja guru, yang menetapkan 37 jam 30 menit per minggu mencakup aktivitas pembimbingan dan pelatihan murid.
Guru Wali bertanggung jawab mendampingi murid secara menyeluruh, meliputi aspek akademik, karakter, kompetensi, dan keterampilan hidup.
Direktur Jenderal GTKPG Nunuk Suryani menegaskan tugas Guru Wali tidak menambah jam tatap muka di luar batas minimal. “Mereka akan menjadi jembatan, perantara, menghubungkan dengan guru BK,” ujarnya dalam Taklikat Media di On3 Senayan, Jakarta, Senin (24/11). (Pon)
