Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar

Ilustrasi. Foto: ANT/IST/NET

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Parleman mendukung upaya pemerintah memperkuat layanan pendidikan melalui program Guru Wali, dengan syarat menekankan pentingnya kejelasan skema kerja serta tujuan program.

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan setiap kebijakan baru harus dirancang secara matang agar memberikan manfaat nyata bagi proses belajar-mengajar.

“Guru Wali ini pada dasarnya program baik. Namun pemerintah perlu memastikan target, tujuan, serta outputnya jelas dan terukur. Kita ingin program ini benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan justru menambah beban administrasi bagi guru,” kata Amure, sapaan akrabnya, kepada media di Jakarta, Senin (24/11).

Baca juga:

25 Pesan Hari Guru 2025 yang Auto Kocak Tapi Sarat Makna, Cocok untuk Status WhatsApp dan Media Sosial

Pendiri PKB itu mengingatkan guru selama ini sudah memikul banyak tanggung jawab di luar aktivitas mengajar. Karena itu, program baru harus mempermudah, bukan menambah beban.

Amure mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyusun roadmap implementasi, indikator keberhasilan, pelatihan pendukung, serta dukungan sistem sekolah yang memadai.

Dia juga berharap Kemendikdasmen membuka ruang dialog lebih luas dengan guru, organisasi profesi, pakar pendidikan, dan pemerintah daerah agar penyempurnaan program dapat dilakukan sejak dini.

“Yang kita butuhkan adalah sistem pembelajaran yang semakin baik, terukur, dan berkelanjutan. Jika Guru Wali dapat memperkuat ekosistem pendidikan, tentu kita dukung. Namun desain dan mekanismenya harus terang sejak awal,” tandas Amure.

Baca juga:

Aturan Antiperundungan Sekolah Terbit Tahun Depan, Peran Guru dan BK bakal Dimaksimalkan

Tugas dan Peran Guru Wali

Untuk diketahui, peran Guru Wali sendiri diakui dalam Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang beban kerja guru, yang menetapkan 37 jam 30 menit per minggu mencakup aktivitas pembimbingan dan pelatihan murid.

Guru Wali bertanggung jawab mendampingi murid secara menyeluruh, meliputi aspek akademik, karakter, kompetensi, dan keterampilan hidup.

Direktur Jenderal GTKPG Nunuk Suryani menegaskan tugas Guru Wali tidak menambah jam tatap muka di luar batas minimal. “Mereka akan menjadi jembatan, perantara, menghubungkan dengan guru BK,” ujarnya dalam Taklikat Media di On3 Senayan, Jakarta, Senin (24/11). (Pon)

#Guru #DPR #Pendidikan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar
Setiap kebijakan baru harus dirancang secara matang agar memberikan manfaat nyata bagi proses belajar-mengajar.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar
Indonesia
150 Ribu Guru Bakal Dapat Beasiswa, Diberi Rp 3 Juta Per Semester
Metode beasiswa dengan sistem RPL dipilih agar nantinya pengalaman guru yang telah mengajar dapat diakui.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
150 Ribu Guru Bakal Dapat Beasiswa, Diberi Rp 3 Juta Per Semester
Indonesia
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Sekolah bisa mengajukan perbaikan gedung secara online. DPR menyebutkan, hal tersebut harus disosialisasikan secara masif.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Indonesia
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Rico Sia menekankan bahwa industri harus memastikan sistem pengelolaan limbah
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
DPR RI Tekankan Pengelolaan Limbah Terintegrasi Guna Menjamin Keberlanjutan Industri Petrokimia Nasional
Indonesia
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Pemerintah harus bantu rumah sakit daerah meningkatkan kompetensi
Angga Yudha Pratama - Senin, 24 November 2025
Mutu Rumah Sakit Daerah Jadi Kunci Sukses Rujukan JKN Berbasis Kompetensi 2026
Indonesia
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Menggadaikan aset BUMN berarti menempatkan kepentingan negara dalam posisi yang rentan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Kasus ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan literasi digital sejak dini
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
AI Bisa Ganggu Sistem Pemilu dan Sebarkan Hoaks, DPR RI Dorong Pengaturan Transparansi Algoritma yang Kuat
Indonesia
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Hetifah menyoroti urgensi pengaturan yang komprehensif terkait fenomena perundungan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Rudianto juga menyinggung dinamika keamanan terkini di Jakarta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
BNN dan Polda Metro Jaya Didorong Perkuat Pengetatan Jalur Udara dan Tempat Hiburan Malam, Target Utama Sindikat Narkoba
Bagikan