Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Setelah ditunjuk jadi menteri, Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke lokasi permukiman tunawisma di kolong jembatan di wilayah Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Risma meminta para tunawisma di sana untuk pindah ke Balai Karya yang disiapkan Kementerian Sosial.
Menindaklanjuti kunjungan Mensos tersebut, Pemkot Jakarta Pusat langsung melakukan penataan kawasan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari penghunian kembali oleh tunawisma lainnya.
Baca Juga:
Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang
"Di lokasi yang dikunjungi Bu Risma ini bukan kita tidak pernah kerjakan. Sudah pernah kita kosongkan, tetapi kembali lagi," ujar Plh Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi saat meninjau pelaksanaan kerja bakti di lokasi, Minggu (3/12).
Puluhan pasukan warna-warni dari berbagai unit kerja perangkat daerah terlihat dalam kerja bakti kali ini.
"Sebetulnya gerebek lumpur ini kegiatan rutin kita setiap minggu, artinya tidak cuma pengerukan lumpur saja tetapi juga kolong-kolong jembatan, akses ke kali kita bersihkan. Termasuk di pinggir Kali Ciliwung ini," ungkap Irwandi.
Tak ingin lokasi ini kembali jadi hunian liar, Irwandi sudah menyiapkan strategi khusus.
"Kali ini saya mau tuntaskan. Kolong jembatan ini akan kita buat taman, jadi akses jalan warga. Menjadi tempat penyeberangan orang, melalui kolong jembatan ini," sebutnya.
Ia mengakui, penataan kolong jembatan ini terinspirasi dari Terowongan Kendal. Kolong akan dilengkapi mural, taman anak-anak bermain serta menjadi tempat rekreasi dan interaksi.
"Kita tak mau kolong jembatan ini jadi kumuh, nanti ditempati tunawisma lagi,” Irwandi menambahkan.
Plh Wali Kota meminta seluruh jajaran untuk bekerjasama dan menuntaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Saat ini sedang dikosongkan dulu, pembersihan. Semua sudin seperti SDA, Bina Marga, Pertamanan dan yang lain akan berkolaborasi di bawah koordinasi Sekko dan Asekbang, membuat desain dan menyiapkan konsep penataan ini,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif
