Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 03 Januari 2021
Tangani COVID-19 di 2021, Muhammadiyah Minta Jokowi Bikin Kebijakan Komprehensif

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir. (Foto: Muhammadiyah).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com- Memasuki tahun 2021, Muhammadiyah meminta pemerintah bekerja keras untuk membuat kebijakan-kebijakan agar ekonomi Indonesia dapat bangkit di tengah pandemi COVID-19. Semua pihak diminta harus optimistis dan percaya Indonesia mampu bangkit dan keluar dari dampak pandemi.

"Seluruh kekuatan bangsa di tubuh pemerintah harus bekerja keras bagaimana di 2021 kebijakan-kebijkaan ekonomi harus membuat kita bangkit," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (2/1).

Baca Juga:

Tahun 2021 Diharapkan Jadi Tonggak Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi

Haedar meminta pemerintah agar mengajak para ahli ekonom dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

"Banyak para ahli ekonom yang harus dilibatkan bagaimana mencari solusi," jelasnya.

Ia meminta kepada pemerintah dan seluruh instrumen di dalamnya, bersungguh-sungguh untuk mencari solusi terhadap pandemi COVID-19.

Dia berharap ada kebijakan-kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif di bidang kesehatan, social, ekonomi pada 2021.

"Lebih-lebih yang berkaitan dengan pengadaan vaksin, baik dalam standar kualitas dan keamanan dan kesehatan seluruh warga bangsa maupun dalam aspek-aspek lainnya, yang memerlukan keterbukaan dan keseksamaan," ujar Haedar.

Muhammadiyah, kata Haedar, juga siap mendukung sikap dan langkah Presiden Joko Widodo, untuk melakukan sosialisasi agar vaksin Covid-19 dapat digunakan pada waktu yang tepat dan dilakukan secara seksama.

Presiden Jokowi saat memberikan modal kerja. (Foto: Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi saat memberikan modal kerja. (Foto: Sekretariat Presiden)

"Sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Kuncinya adalah ketulusan kejujuran transparansi dan kebersamaan dari semua pihak," katanya.

Haedar meminta semua pihak agar selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan penanganan coron. Sebab hingga saat ini angka positif COVID-19 masih terus bertambah.

"Jika kita tidak menyertai mereka dengan disiplin sosial yang tinggi dan mengikuti protokol kesehatan beban mereka sangat berat dan lebih dari itu dengan disiplin,akan mengoptimalkan ikhtiar untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

573.310 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Ludes Terjual Selama Libur Natal dan Tahun Baru

#Muhammadiyah #Jokowi #COVID-19
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Teman KKN UGM Jokowi mengatakan, bahwa ia memiliki nama panggilan Jack. Hal itu terungkap saat sidang lanjutan gugatan ijazah di PN Solo, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Teman KKN UGM Jadi Saksi di PN Solo, Jokowi Disebut Punya Nama Panggilan 'Jack'
Indonesia
Bahas Isu Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Undang MUI, PBNU, dan Muhammadiyah
Presiden RI, Prabowo Subianto, menemui perwakilan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Bahas Isu Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Undang MUI, PBNU, dan Muhammadiyah
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Bagikan