Pengelolaan TMP Kalibata Bakal Pindah Tangan dari Kemensos ke Kemenhan

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 23 April 2026
Pengelolaan TMP Kalibata Bakal Pindah Tangan dari Kemensos ke Kemenhan

Ilustrasi - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) berjalan usai meletakan karangan bunga pada Upacara Ziarah Nasional untuk memperingati Hari Pahlawan 2024 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024) ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan menjadi pengelola penuh kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).

“Saat ini masih MoU transisi pengelolaan bersama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pertahanan. Belum dialihkan penuh,” kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan, Laksda TNI Sri Yanto, kepada media, di Jakarta, Kamis (23/4).

Baca juga:

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pemakaman Wapres Ke-6 Try Sutrisno di TMP Kalibata

Integrasi Administrasi dan Protokoler

Kemenhan menekankan tujuan utama pengalihan status TMP Kalibata adalah menyatukan administrasi dan protokoler dalam satu paket pengelolaan. “Biar lebih terintegrasi menjadi satu paket,” imbuh Sri Yanto.

Menurut dia, Kemensos selama ini aktif berperan dalam mengelola TMP dari sisi administrasi, sedangkan protokoler lapangan dijalankan oleh petugas TNI.

Dengan pengalihan penuh, lanjut dia, Kemenhan berharap pengelolaan menjadi lebih terintegrasi dan efisien. "Lebih simplifikasi sehingga nantinya pengelolaannya bisa menjadi lebih baik," tuturnya.

Baca juga:

TMP Kalibata, Tempat Peristirahatan Terakhir Ani Yudhoyono

Peralihan Penuh Tunggu UU Diketok DPR

Sri Yanto menjelaskan Wakil Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Sosial sebelumnya sudah menyampaikan langsung ke DPR mengenai rencana pengalihan ini.

Namun, dia mengakui proses pengalihan penuh pengelolaan TMP Kalibata ke Kemenhan akan butuh waktu lama menunggu perubahan undang-undang di DPR.

"Tapi dengan MoU yang ada nanti kan kita transisi, perjanjian kerja sama, kemudian nanti kita akan mengelola bersama, sampai nunggu nanti regulasinya jelas," tandasnya. (*)

#Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata #Kemenhan #Kemensos
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Ketahui Status PKH dan BPNT
Cekbansos.kemensos.go.id login untuk cek desil bansos 2026. Simak cara cek pakai NIK KTP, arti desil 1-10, serta status penerima PKH dan BPNT.
ImanK - Selasa, 27 Oktober 2026
Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Ketahui Status PKH dan BPNT
Berita
Cara Cek Bantuan Langsung Tunai Oktober 2026, BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Lagi?
Cara cek bantuan langsung tunai lewat HP melalui situs dan aplikasi Cek Bansos Kemensos. Simak status BLT Kesra Rp900.000 pada Oktober 2026.
ImanK - Senin, 26 Oktober 2026
Cara Cek Bantuan Langsung Tunai Oktober 2026, BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Lagi?
Indonesia
13,2 Juta Keluarga Terdaftar Dalam Program Perlindungan Sosial Digital
Perlinsos Digital merupakan relawan yang bekerja secara sukarela tanpa menerima bayaran. Para agen juga tidak diperbolehkan meminta imbalan kepada masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
13,2 Juta Keluarga Terdaftar Dalam Program Perlindungan Sosial Digital
Berita
Bansos Rp600 Ribu Oktober 2026, Begini Cara Cek Lewat HP
Cek bansos KTP Oktober 2026 lewat situs dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek penerima BPNT Rp600.000, rincian bantuan, dan status pencairannya.
ImanK - Kamis, 22 Oktober 2026
Bansos Rp600 Ribu Oktober 2026, Begini Cara Cek Lewat HP
Indonesia
Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 2026 Cair, Begini Cara Cek Status Penerimanya!
Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 periode Oktober-Desember 2026 cair bertahap. Cek nama penerima via NIK KTP di situs resmi Kemensos & cara ubah desil!
Wisnu Cipto - Senin, 19 Oktober 2026
Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 2026 Cair, Begini Cara Cek Status Penerimanya!
Indonesia
Marsekal Yusuf Jauhari Naik Jadi Wamenhan, Jabatan Bos Logistik Pertahanan Kosong
Marsekal Yusuf Jauhari resmi dilantik jadi Wamenhan. Kemhan proses pengisian jabatan Kabaloghan yang kosong. Simak detailnya!
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Oktober 2026
Marsekal Yusuf Jauhari Naik Jadi Wamenhan, Jabatan Bos Logistik Pertahanan Kosong
Indonesia
Prabowo Lantik Richard Tampubolon Jadi Wamenhan, Simak Lagi Rekam Jejaknya
Prabowo Subianto melantik Richard Tampubolon sebagai Wamenhan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan. Simak rekam jejaknya di TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
Prabowo Lantik Richard Tampubolon Jadi Wamenhan, Simak Lagi Rekam Jejaknya
Indonesia
Tiba di Istana Negara, Richard Taruli H Tampubolon Bakal Dilantik Jadi Wamenhan?
Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menyatakan siap ditempatkan di mana saja saat mendatangi Istana. Namanya dikabarkan masuk bursa Wamenhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
Tiba di Istana Negara, Richard Taruli H Tampubolon Bakal Dilantik Jadi Wamenhan?
Indonesia
Skandal Judol Staf Kemensos Bikin Melongo! 620 Kena Sanksi Berat, 1 Transaksi Sampai Rp 2 Miliar
: Kementerian Sosial jatuhkan sanksi disiplin berat ke 620 ASN terbukti terlibat judi online. Mensos Saifullah Yusuf sebut transaksi ada yang tembus Rp 2 Miliar!
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Oktober 2026
Skandal Judol Staf Kemensos Bikin Melongo! 620 Kena Sanksi Berat, 1 Transaksi Sampai Rp 2 Miliar
Indonesia
Separuh Penduduk Indonesia Bakal Dimasukan Program Digitalisasi Bansos
Kelayakan penerima tidak hanya bergantung pada kriteria desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS) melainkan dikonfirmasi secara otomatis oleh sistem yang terhubung dengan data administratif tujuh lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Separuh Penduduk Indonesia Bakal Dimasukan Program Digitalisasi Bansos
Bagikan