Trump Anggap Upaya Pemakzulan Sebagai 'Kudeta Bunuh Diri' Demokrat

MerahPutih.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengincar kembali terpilih dalam pemilihan presiden November 2020, menyebut proses sidang pemakzulan sebagai "upaya kudeta" Partai Demokrat yang ingin menggagalkan kemenangannya pada pemilu 2016.

"Mereka adalah orang-orang yang harusnya dimakzulkan," kata Trump merujuk pada anggota Partai Demokrat di DPR, dikutip dari reuters, Kamis (19/2).

Baca Juga:

Trump Dihujani Ejekan saat Menonton Pertandingan UFC

"Pemakzulan sepihak yang tidak berdasarkan hukum ini merupakan upaya bunuh diri Partai Demokrat," imbuh Presiden yang didukung Partai Republik itu, dilansir dari Antara.

Bahkan, Trump mengungkit tiga anggota Partai Demokrat juga tidak sepakat dengan upaya pememakzulan ini. Dia pun yakin anggota Partai Republik di Senat akan menyelamatkan dirinya agar tidak dipecat sebagai presiden AS.

Anggota Senat senior Partai Republik, Mitch McConnell, memprediksi tidak ada peluang Senat akan memakzulkan Trump saat partainya menguasai sidang. Dalam 243 tahun sejarah AS, belum ada presiden yang dicopot dari jabatannya lewat pemakzulan.

Pasalnya, pemakzulan presiden membutuhkan dua pertiga suara mayoritas dari 100 anggota Senat. Artinya, pendukung pemakzulan Trump harus mengumpulkan 20 suara dari Partai Republik untuk bergabung dengan Partai Demokrat melawan Trump.

Baca Juga:

229 Anggota DPR AS Sepakat Makzulkan Donald Trump

Dalam sesi pemungutan suara pertama pada Rabu malam waktu AS, Trump diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya menekan Pemerintah Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden, calon presiden dari Partai Demokrat yang akan menjadi pesaing utama sang petahana.

Tidak hanya itu, Trump diduga terlibat menyebarkan kabar bahwa Demokrat bersekongkol dengan Ukraina untuk ikut campur pada pemilihan umum 2016.

Partai Demokrat mengatakan Trump menahan dana bantuan keamanan senilai 391 juta US dolar bagi Pemerintah Ukraina untuk memerangi kelompok separatis yang didukung Rusia. Trump juga diduga memaksa Kiev untuk ikut campur dalam pemilu 2020 dengan menyelidiki Biden. (*)

Baca Juga:

Donald Trump Jadi Presiden AS Pertama yang Pijakkan Kakinya di Korea Utara