TPN Ganjar - Mahfud Minta Debat Libatkan Penonton

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Desember 2023
TPN Ganjar - Mahfud Minta Debat Libatkan Penonton

Suasana foto bersama usai pengundian nomor urut capres-cawapres pada Pemilu 2024. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPU menetapkan ada lima sesi debat tiga pasangan calon selama masa kampanye Pilpres 2024 yang berlangsung pada 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Lima acara debat itu berlangsung pada 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.

Direktur Eksekutif Direktorat Komunikasi Informasi dan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Y. Tomi Aryanto, memandang debat dengan format town hall bisa lebih efektif menguji visi-misi atau gagasan setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca Juga:

Timses Dampingi Capres-Cawapres saat Debat Dibatasi Maksimal 50 Orang

"Kenapa kami mengusulkan format yang memberikan kesempatan untuk audiens itu berinteraksi? Karena supaya apa yang menjadi buah pikiran dari calon-calon (pemimpin) ini juga diuji di tempat," kata Tomi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/12).

Tomi mengingatkan, debat capres-cawapres merupakan sarana yang tepat untuk mengungkap gagasan setiap paslon. Masyarakat juga harus mengetahui isi pikiran dari setiap paslon dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, TPN mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dapat menerapkan format town hall.

Konsep town hall pada dasarnya memberikan kesempatan kepada audiens atau penonton untuk mengajukan pertanyaan kepada capres-cawapres. Format tersebut dinilai lebih menarik dibanding format podium yang pernah diterapkan pada Pilpres 2019.

Tomi tidak memungkiri bahwa visi-misi yang ditawarkan setiap paslon memang mempunyai keunggulan. Namun, mengingatkan penyusunan visi-misi paslon turut melibatkan tim pemenangan masing-masing. Mengingat hal tersebut, maka masyarakat perlu menguji penguasaan dan pemahaman capres-cawapres terhadap visi-misinya masing-masing.

"Jangan-jangan kalau kita uji dia (paslon capres-cawapres) dengan visi-misi yang disusun oleh timnya sendiri, dia tidak tahu. Atau dia mungkin malah tidak pernah baca atau sebenarnya tidak peduli dengan itu. Nah, itu yang tidak kita inginkan," kata Tomi.

KPU memutuskan seluruh kegiatan debat akan disiarkan secara langsung di sejumlah televisi (TV) nasional dan kanal-kanal media elektronik lainnya. Selain itu, setiap debat akan diisi oleh dua moderator.

Baca Juga:

Saat Debat Cawapres, Capres Hanya Mendampingi dan Dilarang Ikut Berbicara

#Debat Capres-cawapres #Pemilu #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Bagikan