Mula Akmal
MerahPutih.com - Dalam masa pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada di mana-mana. Sayangnya, banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan aparat Kepolisian dan Satpol PP. Namun di sisi lain ada baliho Prabowo-Gibran yang dibiarkan.
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas pemilu dan pilpres 2024.
Baca Juga:
"Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu," kata Todung dalam jumpa pers di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).
"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," sambung dia.
Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
Menurutnya, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan. Untuk itu, ia mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab merekala bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," tegas dia.
Todung mengingatkan, ujung tindakan ketidaknetralan aparat nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Menurut Todung, keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.
Baca Juga:
TPN Ganjar-Mahfud: Aparat Negara Dipakai Jadi Mata Mata, Waspada Neo Orba
"Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," ujarnya.
"Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!" sambungnya.
Dia melanjutkan, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 adalah prosesnya. Harga mati bahwa proses pemilu tidak boleh dicampuri pihak penguasa.
"Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi," tegas dia.
Selain itu, kata Todung, ada keterlibatan kepolisian yang memasang baliho pasangan Prabowo - Gibran.
Menurut Todung, ini suatu hal yang kontras. Kenapa di satu sisi tidak boleh dan dikerjakan dengan sistematis, namun di sisi lain ada baliho yang sengaja dipasang oleh aparat.
"Ini akan jadi noda dalam pelaksanaan pemilu. Saya ingatkan jangan meremehkan reaksi dan respons masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengawasi pelaksanaan pemilu 2024," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
TPN Ganjar-Mahfud Buat Posko Pengaduan Hukum Intimidasi Aparat
