Tolak UU Kesehatan, Fraksi Demokrat Dukung Nakes Gelar Aksi Mogok Kerja

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 11 Juli 2023
Tolak UU Kesehatan, Fraksi Demokrat Dukung Nakes Gelar Aksi Mogok Kerja

Aksi damai penolakan RUU Kesehatan di Gedung Kemenkes RI Jakarta, Senin (8/5/2023). ANTARA/Andi Firdaus

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat yang menolak pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan mendukung para Tenaga Kesehatan (Nakes) menggelar aksi mogok kerja berskala besar di seluruh Indonesia jikA RUU Kesehatan disahkan oleh DPR RI.

Demokrat menilai RUU Kesehatan terindikasi merugikan para Nakes yang akan berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Baca Juga:

RUU Kesehatan Disahkan, Jokowi Harap Makin Banyak Dokter Spesialis di Tanah Air

“Menurut saya itu langkah yang sesuai dengan apa yang ingin mereka,” kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Demokrat Santoso kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Santoso mengatakan, jika mogok massal para Nakes dianggap berbahaya lantaran bakal berefek domino pada pelayanan kesehatan publik.


Maka seharusnya, kata dia, pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR mendengarkan aspirasi berbagai organisasi profesi kesehatan yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.

“Makanya, sebelum itu dilakukan, para politisi, pemerintah, harus berpikir bahwa profesi kesehatan harus diakomodir juga,” ujar Santoso.

“Jadi jangan atas nama kekuasaan, atas nama rakyat keseluruhan, tapi mengorbankan orang yang bekerja untuk kesehatan, untuk rakyat,” sambungnya.

Santoso menuturkan para tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan atas pekerjaan yang mereka jalani.

“Mereka sebagai warga negara memiliki hak juga untuk dilindungi, untuk diakomodir profesinya,” tuturnya.

Baca Juga:

Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi UU

Oleh karena itu, Santoso mendukung langkah-langkah konstitusional para Nakes yang menolak pengesahan RUU Kesehatan untuk mengajukan gugatan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena Demokrat bersikap menolak, jika ini disahkan, maka cara konstitusinya adalah melalui Judicial Review (JR). Maka kami akan mendukungnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Lima Organisasi Profesi Kesehatan mengancam akan mogok kerja apabila RUU Kesehatan disahkan oleh DPR RI.

Kelima organisasi tersebut adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PPNI Harif Fadhilah saat ditemui di sela-sela unjuk rasa ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) menolak RUU Kesehatan di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/7).

“Opsi mogok kerja memang intens dibicarakan dengan lima OP (organisasi profesi). Yang pertama adalah kalaupun itu dilakukan kita lakukan secara kolektif, organisasi profesi 5 itu dokter, perawat, bidan, apoteker dan dokter gigi,” ujar Harif. (Pon)

Baca Juga:

Menkes Ungkap RUU Kesehatan Tidak Mungkin Penuhi Keinginan Semua Pihak

#Undang-Undang #Rancangan Undang-Undang #Kesehatan #Tenaga Kesehatan #Partai Demokrat #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Kedua tokoh yang diusulkan presiden semestinya telah menyatakan kesediaan sebelum namanya disampaikan kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Polres Boyolali Bongkar Praktik Aborsi, Berawal dari Temuan Mayat Bayi
Kasus ini terungkap dari penemuan mayat bayi di Dukuh Sengon, Desa Mliwis, Kecamatan Cepogo, Boyolali.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polres Boyolali Bongkar Praktik Aborsi, Berawal dari Temuan Mayat Bayi
Bagikan