Aang Sunadji
MerahPutih Politik- Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati sikap Partai Golkar yang secara tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.
Menyikapi hal itu, salah satu politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno angkat bicara. Menurut politikus yang berangkat dari dunia jurnalis ini, cuma meminta berbagai kalangan untuk bisa menghormati sikap dan putusan dari Golkar.?
?"Kita harus menghormati sikap Golkar, tapi saya kira kita tentu akan duduk bersama dalam menyingkapi keputusan itu," kata Teguh Juwarno yang juga politisi PAN ketika dihubungi wartawan dari Jakarta Jumat (5/12).
?Politisi yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, soal keputusan yang sifatnya dadakan, merupakan bagian dari sifat politik yang dinamis.
?
?"Kita harus mendengar aspirasi dari masyarakat, dan kita tidak bisa terjebak. Kita utamakan kepentingan bangsa ke depan," kata Teguh menegaskan.
Sekedar kilas balik, penolakan partai Golkar atas Perppu yang diterbitkan oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditegaskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar ke IX di Bali.
Fraksi Golkar di DPR diminta untuk memperjuangkan penolakan itu, sekaligus memperjuangkan diberlakukannya UU Pilkada dan UU Pemda.
Pertimbangannya, kata Ketua Komisi Organisasi, Rully Chaerul Azwar, pemberlakuan UU Pilkada yang telah disahkan bersama DPR dan pemerintah telah selaras dengan UUD 1945 terutama pasal 18 tentang otonomi daerah.
Bukan hanya itu Rully juga menuding pilkada langsung cenderung liberal telah menyuburkan kecenderungan transaksional yang masif. Selain itu, DPRD dapat lebih berfungsi dalam pengawasan dibandingkan bila kepala daerah dihasilkan dari pilkada langsung.
"Kami lihat, dalam Pilkada dari tahun 2005 sampai sekarang itu kecenderungannya transaksional," katanya
