Tolak Hentikan KRL, Pemerintah Lebih Utamakan Kepentingan Bisnis Ketimbang Kesehatan

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 19 April 2020
 Tolak Hentikan KRL, Pemerintah Lebih Utamakan Kepentingan Bisnis Ketimbang Kesehatan

Foto ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Jakarta Kota (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat transportasi Edison Siahaan menilai, keputusan Kemenhub tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Jabodetabek saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak tepat.

Edison menyebut, selama jalur transportasi publik dari wilayah penyangga Jakarta dibiarkan berjalan, maka kemungkinan penyebaran virus corona dari dan ke Jakarta akan terus terjadi.

Baca Juga:

Luhut Pastikan Layanan KRL Tidak Akan Dihentikan

Ia menyebut, lembaga yang kini dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu jangan hanya berorientasi kepentingan bisnis saja.

"Sebaiknya Kemenhub menjauhkan pikiran dari kepentingan bisnis," kata Edison kepada merahputih.com di Jakarta, Minggu (19/4).

"Sedangkan alasan untuk melayani aktivitas masyarakat yang terkecuali PSBB,tidak sebanding dengan upaya pencegahan penyebaran dan penularan virus corona yang potensi mengancam masyarakat luas," tambah dia.

KRL dibiarkan terus beroperasi risiko penularan corona makin tinggi
Ilustrasi KRL Jabodetabek (Foto: PT KCI)

Ketua Indonesia Traffic Watch ini menambahkan, Kemenhub harusnya memutuskan dengan berdasarkan kepentingan yang lebih urgent. Yaitu memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona atau covid-19. Dimana penyebaran dan penularan itu oleh manusia dengan manusia.

"Sehingga PSBB adalah upaya efektif untuk melakukan pencegahan penularan dan penyebaran covid-19," jelas Edison.

Sementara salah satu transportasi massal warga di Jabodetabek yang daya angkutnya besar adalah KRL. Sehingga potensi untuk menjadi arena penyebaran dan penularan covid-19.

Maka perlu kebijakan yang berorientasi demi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga dari teror wabah virus corona.

"Diantaranya menghentikan kegiatan yang potensi menjangkitkan penyebaran dan penularan," terang Edison.

Edison mendesak agar Kemenhub lebih baik menghentikan operasional KRL Jabodetabek tiga atau empat hari kedepan.

Kemudian membuat kebijakan apakah tetap dihentikan atau hanya pembatasan, setelah melakukan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan.

"Penghentian operasi KRL Jabodetabek selain memaksimalkan pelaksanaan PSBB, juga bermanfaat pada keselamatan jiwa masyarakat karena memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona," pungkas Edison.

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan KRL Commuter Line akan tetap beroperasi normal kendati wilayah Jabodetabek telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berkala Besar mulai Sabtu (18/4).

Jam operasional KRL pukul 06.00-18.00 WIB dengan keberangkatan kereta-kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta pukul 05:00 WIB.

Baca Juga:

Langkah Pemerintah Tolak Permintaan Kepala Daerah Hentikan KRL Dinilai Tepat

"PT KCI sebagai operator KRL Commuter Line akan melakukan pembatasan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai aturan PSBB dan semakin diperketat dengan dukungan berbagai pihak," tulis manajemen KCI.

Adapun pembatasan tersebut antara lain dengan membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak, membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengawasi pelaksanaan physical distancing.

Kelanjutan operasional KRL ini sesuai dengan Siaran Pers No. 21/SP/DJKA/IV/2020 dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.(Knu)

Baca Juga:

Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan

#Kereta Rel Listrik #Pembatasan Sosial Berskala Besar #Transportasi Umum #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Nataru 2025/2026, Kemenhub Gencarkan Ramp Check di Seluruh Moda Transportasi
Selain pengecekan moda transportasi, Kemenhub juga melakukan kordinasi intensif dengan BMKG jelang memasuki periode Nataru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Oktober 2025
Jelang Nataru 2025/2026, Kemenhub Gencarkan Ramp Check di Seluruh Moda Transportasi
Indonesia
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Nakamura menilai proyek ini melampaui sekadar infrastruktur
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Indonesia
Benang Layangan Tersangkut di Jaringan Atas Rel Bahayakan KRL Tanah Abang-Tigaraksa
Benang layang-layang yang mengenai listrik aliran atas (LAA) dapat menyebabkan korsleting, gangguan arus listrik, hingga berpotensi merusak sistem kelistrikan kereta.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Benang Layangan Tersangkut di Jaringan Atas Rel Bahayakan KRL Tanah Abang-Tigaraksa
Indonesia
Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan
Pramono sempat menyebutkan akan mengkaji subsidi transportasi umum sebagai langkah efisiensi anggaran pasca pemotongan DBH
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
Tarif Transportasi Umum Jakarta Dianggap Murah, Pemprov Kaji Ulang Kenaikan
Indonesia
Cincin Donat Bakal Jadi Simpul Ikonik TOD Dukuh Atas, Target Berdiri 2027
Jembatan akan mengintegrasikan empat moda transportasi sekaligus: MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KCI Commuter Line, dan kereta bandara.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Cincin Donat Bakal Jadi Simpul Ikonik TOD Dukuh Atas, Target Berdiri 2027
Indonesia
MRT Minta Maaf Gangguan Layanan dari Stasiun ASEAN ke Senayan, Perbaikan Masih Berlangsung
Gangguan berdampak pada keterlambatan operasional perjalanan kereta dari Stasiun ASEAN menuju Stasiun Senayan Mastercard.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
MRT Minta Maaf Gangguan Layanan dari Stasiun ASEAN ke Senayan, Perbaikan Masih Berlangsung
Indonesia
Gubernur Pramono Tetapkan Tarif Rp 80 untuk Transportasi Umum Jakarta saat HUT ke-80 TNI
Kebijakan tarif Rp 80 berlaku untuk TransJakarta, MRT, LRT, LRT Jabodebek, hingga Mikrotrans.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Gubernur Pramono Tetapkan Tarif Rp 80 untuk Transportasi Umum Jakarta saat HUT ke-80 TNI
Indonesia
Menhub Janjikan Akses Transportasi Umum Ke Kawasan Perumahan Subsidi
Kementerian Perhubungan siap berkolaborasi, baik dengan pemerintah daerah, BUMN maupun swasta
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Menhub Janjikan Akses Transportasi Umum Ke Kawasan Perumahan Subsidi
Indonesia
15.065 Kartu Layanan Gratis TransJakarta Dibagikan, Ini Daftar Penerimanya
Pendaftaran Kartu Layanan Gratis dapat dilakukan secara online melalui situs klg.transjakarta.co.id,
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
15.065 Kartu Layanan Gratis TransJakarta Dibagikan, Ini Daftar Penerimanya
Indonesia
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, layanan dan tarif transportasi umum di Jakarta sudah kembali normal.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Bagikan