Tolak Hentikan KRL, Pemerintah Lebih Utamakan Kepentingan Bisnis Ketimbang Kesehatan

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 19 April 2020
 Tolak Hentikan KRL, Pemerintah Lebih Utamakan Kepentingan Bisnis Ketimbang Kesehatan

Foto ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Jakarta Kota (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat transportasi Edison Siahaan menilai, keputusan Kemenhub tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Jabodetabek saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak tepat.

Edison menyebut, selama jalur transportasi publik dari wilayah penyangga Jakarta dibiarkan berjalan, maka kemungkinan penyebaran virus corona dari dan ke Jakarta akan terus terjadi.

Baca Juga:

Luhut Pastikan Layanan KRL Tidak Akan Dihentikan

Ia menyebut, lembaga yang kini dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu jangan hanya berorientasi kepentingan bisnis saja.

"Sebaiknya Kemenhub menjauhkan pikiran dari kepentingan bisnis," kata Edison kepada merahputih.com di Jakarta, Minggu (19/4).

"Sedangkan alasan untuk melayani aktivitas masyarakat yang terkecuali PSBB,tidak sebanding dengan upaya pencegahan penyebaran dan penularan virus corona yang potensi mengancam masyarakat luas," tambah dia.

KRL dibiarkan terus beroperasi risiko penularan corona makin tinggi
Ilustrasi KRL Jabodetabek (Foto: PT KCI)

Ketua Indonesia Traffic Watch ini menambahkan, Kemenhub harusnya memutuskan dengan berdasarkan kepentingan yang lebih urgent. Yaitu memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona atau covid-19. Dimana penyebaran dan penularan itu oleh manusia dengan manusia.

"Sehingga PSBB adalah upaya efektif untuk melakukan pencegahan penularan dan penyebaran covid-19," jelas Edison.

Sementara salah satu transportasi massal warga di Jabodetabek yang daya angkutnya besar adalah KRL. Sehingga potensi untuk menjadi arena penyebaran dan penularan covid-19.

Maka perlu kebijakan yang berorientasi demi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga dari teror wabah virus corona.

"Diantaranya menghentikan kegiatan yang potensi menjangkitkan penyebaran dan penularan," terang Edison.

Edison mendesak agar Kemenhub lebih baik menghentikan operasional KRL Jabodetabek tiga atau empat hari kedepan.

Kemudian membuat kebijakan apakah tetap dihentikan atau hanya pembatasan, setelah melakukan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan.

"Penghentian operasi KRL Jabodetabek selain memaksimalkan pelaksanaan PSBB, juga bermanfaat pada keselamatan jiwa masyarakat karena memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona," pungkas Edison.

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan KRL Commuter Line akan tetap beroperasi normal kendati wilayah Jabodetabek telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berkala Besar mulai Sabtu (18/4).

Jam operasional KRL pukul 06.00-18.00 WIB dengan keberangkatan kereta-kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta pukul 05:00 WIB.

Baca Juga:

Langkah Pemerintah Tolak Permintaan Kepala Daerah Hentikan KRL Dinilai Tepat

"PT KCI sebagai operator KRL Commuter Line akan melakukan pembatasan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai aturan PSBB dan semakin diperketat dengan dukungan berbagai pihak," tulis manajemen KCI.

Adapun pembatasan tersebut antara lain dengan membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak, membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengawasi pelaksanaan physical distancing.

Kelanjutan operasional KRL ini sesuai dengan Siaran Pers No. 21/SP/DJKA/IV/2020 dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.(Knu)

Baca Juga:

Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan

#Kereta Rel Listrik #Pembatasan Sosial Berskala Besar #Transportasi Umum #Virus Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mobil Disembunyikan di IRTI Monas, Pramono Bongkar Siasat ASN Akali Aturan Naik Transportasi Umum
Pramono Anung mengungkap cara sejumlah ASN DKI mengakali aturan wajib naik transportasi umum setiap Rabu dengan memarkir mobil di IRTI Monas.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
Mobil Disembunyikan di IRTI Monas, Pramono Bongkar Siasat ASN Akali Aturan Naik Transportasi Umum
Indonesia
Jokowi Ajak 3 Cucunya Naik MRT Jakarta, Puji AC Tetap Dingin Meski Penumpang Padat
Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengajak tiga cucunya naik MRT Jakarta dari Bundaran HI ke Lebak Bulus. Jokowi memuji fasilitas MRT yang nyaman, bersih, dan AC tetap dingin meski penumpang padat.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
Jokowi Ajak 3 Cucunya Naik MRT Jakarta, Puji AC Tetap Dingin Meski Penumpang Padat
Indonesia
Pramono Didesak Bentuk Tim Investigasi Penurunan Paksa Penumpang TransJakarta
Insiden penurunan paksa penumpang dan kecelakaan beruntun TransJakarta memicu desakan agar Gubernur Pramono Anung membentuk tim investigasi independen serta evaluasi Direksi.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
 Pramono Didesak Bentuk Tim Investigasi Penurunan Paksa Penumpang TransJakarta
Indonesia
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Pemkot Jakarta Selatan menderek motor ASN yang melanggar aturan Rabu wajib naik transportasi umum sesuai Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Indonesia
Pramono Ajak Swasta Join Garap Rute Baru LRT Jakarta ke JIS dan Stasiun Whoosh Halim
Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka peluang kerja sama swasta untuk pembangunan rute baru LRT Jakarta ke JIS dan Stasiun Whoosh Halim.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Pramono Ajak Swasta Join Garap Rute Baru LRT Jakarta ke JIS dan Stasiun Whoosh Halim
Indonesia
Rute Baru Tembus Dukuh Atas, Tarif LRT Jakarta Rp 5.000 Dipastikan Gubernur Naik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif LRT Jakarta naik setelah rute diperpanjang hingga Dukuh Atas. Jalur baru Velodrome–Manggarai target beroperasi Agustus 2026, dengan anggaran Rp13,6 triliun.
Wisnu Cipto - Selasa, 14 Juli 2026
Rute Baru Tembus Dukuh Atas, Tarif LRT Jakarta Rp 5.000 Dipastikan Gubernur Naik
Indonesia
Ketua DTKJ Anggap Jaklingko Gratis Uji Coba Kebablasan, Usul Tarif Baru Rp 2.000
Dewan Transportasi Kota Jakarta mengusulkan tarif Rp 2.000 untuk layanan Mikrotrans Jaklingko yang selama ini masih gratis
Wisnu Cipto - Senin, 06 Juli 2026
Ketua DTKJ Anggap Jaklingko Gratis Uji Coba Kebablasan, Usul Tarif Baru Rp 2.000
Indonesia
Tarif Rp 1 Naik Transportasi Umum masih Berlaku pada 27-28 Juni
Tarif Rp 1 berlaku untuk layanan Transjakarta koridor BRT, Non-BRT maupun Transjabodetabek, MRT Jakarta, serta LRT Jakarta pada rute Velodrome-Pegangsaan Dua.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Tarif Rp 1 Naik Transportasi Umum masih Berlaku pada 27-28 Juni
Indonesia
Perintah Langsung Prabowo, Tarif Transportasi Umum Diskon Gede-gedean saat Libur Sekolah, Kapan Saja?
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan, "aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi selama periode liburan".
Frengky Aruan - Minggu, 21 Juni 2026
Perintah Langsung Prabowo, Tarif Transportasi Umum Diskon Gede-gedean saat Libur Sekolah, Kapan Saja?
Indonesia
15 Golongan Gratis Naik Transportasi Umum Jakarta Bakal Ditambah, Siapa yang Masuk?
Program gratis naik transportasi umum di Jakarta ini sebelumnya sudah mencakup kelompok seperti lansia, pelajar, ASN, TNI, Polri, hingga jurnalis.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
15 Golongan Gratis Naik Transportasi Umum Jakarta Bakal Ditambah, Siapa yang Masuk?
Bagikan