Tolak Hentikan KRL, Pemerintah Lebih Utamakan Kepentingan Bisnis Ketimbang Kesehatan

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 19 April 2020
 Tolak Hentikan KRL, Pemerintah Lebih Utamakan Kepentingan Bisnis Ketimbang Kesehatan

Foto ilustrasi aktivitas penumpang di Stasiun Jakarta Kota (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Pengamat transportasi Edison Siahaan menilai, keputusan Kemenhub tidak memberhentikan sementara kegiatan operasional KRL Jabodetabek saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak tepat.

Edison menyebut, selama jalur transportasi publik dari wilayah penyangga Jakarta dibiarkan berjalan, maka kemungkinan penyebaran virus corona dari dan ke Jakarta akan terus terjadi.

Baca Juga:

Luhut Pastikan Layanan KRL Tidak Akan Dihentikan

Ia menyebut, lembaga yang kini dipimpin Luhut Binsar Panjaitan itu jangan hanya berorientasi kepentingan bisnis saja.

"Sebaiknya Kemenhub menjauhkan pikiran dari kepentingan bisnis," kata Edison kepada merahputih.com di Jakarta, Minggu (19/4).

"Sedangkan alasan untuk melayani aktivitas masyarakat yang terkecuali PSBB,tidak sebanding dengan upaya pencegahan penyebaran dan penularan virus corona yang potensi mengancam masyarakat luas," tambah dia.

KRL dibiarkan terus beroperasi risiko penularan corona makin tinggi
Ilustrasi KRL Jabodetabek (Foto: PT KCI)

Ketua Indonesia Traffic Watch ini menambahkan, Kemenhub harusnya memutuskan dengan berdasarkan kepentingan yang lebih urgent. Yaitu memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona atau covid-19. Dimana penyebaran dan penularan itu oleh manusia dengan manusia.

"Sehingga PSBB adalah upaya efektif untuk melakukan pencegahan penularan dan penyebaran covid-19," jelas Edison.

Sementara salah satu transportasi massal warga di Jabodetabek yang daya angkutnya besar adalah KRL. Sehingga potensi untuk menjadi arena penyebaran dan penularan covid-19.

Maka perlu kebijakan yang berorientasi demi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga dari teror wabah virus corona.

"Diantaranya menghentikan kegiatan yang potensi menjangkitkan penyebaran dan penularan," terang Edison.

Edison mendesak agar Kemenhub lebih baik menghentikan operasional KRL Jabodetabek tiga atau empat hari kedepan.

Kemudian membuat kebijakan apakah tetap dihentikan atau hanya pembatasan, setelah melakukan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan.

"Penghentian operasi KRL Jabodetabek selain memaksimalkan pelaksanaan PSBB, juga bermanfaat pada keselamatan jiwa masyarakat karena memutus rantai penyebaran dan penularan virus corona," pungkas Edison.

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan KRL Commuter Line akan tetap beroperasi normal kendati wilayah Jabodetabek telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berkala Besar mulai Sabtu (18/4).

Jam operasional KRL pukul 06.00-18.00 WIB dengan keberangkatan kereta-kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta pukul 05:00 WIB.

Baca Juga:

Langkah Pemerintah Tolak Permintaan Kepala Daerah Hentikan KRL Dinilai Tepat

"PT KCI sebagai operator KRL Commuter Line akan melakukan pembatasan sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai aturan PSBB dan semakin diperketat dengan dukungan berbagai pihak," tulis manajemen KCI.

Adapun pembatasan tersebut antara lain dengan membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak, membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mengawasi pelaksanaan physical distancing.

Kelanjutan operasional KRL ini sesuai dengan Siaran Pers No. 21/SP/DJKA/IV/2020 dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.(Knu)

Baca Juga:

Penerapan PSBB di DKI Jakarta Cenderung Masih Berantakan

#Kereta Rel Listrik #Pembatasan Sosial Berskala Besar #Transportasi Umum #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Tegaskan Layanan Transportasi Umum di Jakarta Pulih Total, Tarif Transjakarta dan MRT Gratis Hingga 7 September 2025
Seluruh layanan telah pulih
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Pramono Anung Tegaskan Layanan Transportasi Umum di Jakarta Pulih Total, Tarif Transjakarta dan MRT Gratis Hingga 7 September 2025
Indonesia
Pasca-Demo, TransJakarta Berlakukan Tarif Rp 1 Hingga 7 September
Selama masa perbaikan halte Tranjakarta yang rusak akibat demo beberapa hari terakhir, pihak Transjakarta berikan akses tarif Rp 1 kepada pengguna layanan
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
Pasca-Demo, TransJakarta Berlakukan Tarif Rp 1 Hingga 7 September
Indonesia
Kota Ankara Turkiye Tertarik Belajar soal Transportasi Publik dari Jakarta
Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memperkuat jejaring antarkota di tingkat internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Agustus 2025
Kota Ankara Turkiye Tertarik Belajar soal Transportasi Publik dari Jakarta
Indonesia
Dengerin Nih! MRT Jakarta Bikin Glodok-Kota Tua Kayak Luar Negeri, Enggak Perlu Bikin Paspor
Konsep utamanya adalah menjadikan kawasan ini sebagai pusat destinasi pejalan kaki
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
Dengerin Nih! MRT Jakarta Bikin Glodok-Kota Tua Kayak Luar Negeri, Enggak Perlu Bikin Paspor
Indonesia
MRT Jakarta Menuju Era Baru, Proyek Lebak Bulus-Serpong Jadi Pertaruhan Besar
Pendapatan MRT Jakarta masih ditopang oleh subsidi pemerintah, tetapi perusahaan terus berupaya mengoptimalkan pendapatan non-tiket, seperti dari iklan dan pengembangan properti
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
MRT Jakarta Menuju Era Baru, Proyek Lebak Bulus-Serpong Jadi Pertaruhan Besar
Indonesia
DPR RI Ambil Sikap Tegas! Minta Pemerintah Rombak Total Sistem Transportasi yang Gagal
Subsidi transportasi tidak hanya perlu diberikan pada tarif utama, melainkan juga pada biaya akses ke moda transportasi tersebut agar lebih inklusif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
DPR RI Ambil Sikap Tegas! Minta Pemerintah Rombak Total Sistem Transportasi yang Gagal
Indonesia
Gibran Minta Seluruh Indonesia Wajib Tiru Kebijakan Kontroversial Jakarta
Gibran juga menyoroti upaya Gubernur Pramono dalam meningkatkan kualitas layanan TransJakarta
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Gibran Minta Seluruh Indonesia Wajib Tiru Kebijakan Kontroversial Jakarta
Indonesia
Pramono Sebut Peningkatan Transportasi dan Ruang Publik Jakarta Memukau Dunia Internasional
Pramono menjelaskan bahwa "The High Line" sendiri dulunya adalah stasiun kereta yang tidak terpakai, lalu diubah menjadi ruang terbuka hijau
Angga Yudha Pratama - Selasa, 22 Juli 2025
Pramono Sebut Peningkatan Transportasi dan Ruang Publik Jakarta Memukau Dunia Internasional
Indonesia
MRT Jakarta Fase 2A Bikin Blok M Makin 'Hidup' dan Jadi Penghubung Utama Sistem Transportasi Kota
Proyek ini juga berpotensi menciptakan 640 ribu lapangan kerja, menyediakan 73,9 hektare ruang publik terbuka, membangun 149 kilometer jalur pedestrian, dan merevitalisasi 56 ribu kilometer area tepi sungai
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Juli 2025
MRT Jakarta Fase 2A Bikin Blok M Makin 'Hidup' dan Jadi Penghubung Utama Sistem Transportasi Kota
Indonesia
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Pramono meminta BKP DKI Jakarta untuk terus mengingatkan regulasi transportasi umum setiap rabu kepada para ASN.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 Juli 2025
Gubernur Jakarta Bakal Sanksi Tegas ASN yang Masih Naik Kendaraan Pribadi Hari Rabu
Bagikan