Langkah Pemerintah Tolak Permintaan Kepala Daerah Hentikan KRL Dinilai Tepat

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai tepat kebijakan pemerintah menolak desakan penghentian Kereta Rel Listrik di Jabodetabek yang diminta sejumlah kepala daerah di Jabodetabek.

Menurut Trubus, dengan diperbolehkanya KRL melintas, maka masyarakat pekerja yang memerlukan penghasilan harian tetap bisa beraktifitas.

Baca Juga:

Luhut Pastikan Layanan KRL Tidak Akan Dihentikan

"Ini tepat. Permintaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu memang jadi merugikan semua pihak," kata Trubus kepada merahputih.com di Jakarta, Jumat (17/4).

Trubus melanjutkan, jika merujuk pada surat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), disana tak ada permintaan untuk menghentikan transportasi.

Soal rekomendasi operasional transportasi publik di Jabodetabek saat wabah Covid 19 ini pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tahun 2020.

Surat edaran ini diterbitkan untuk menindaklanjuti atau melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

"Jika kita baca baik-baik, SE BPTJ tersebut sifatnya hanyalah rekomendasi untuk melakukan pembatasan operasional transportasi publik untuk penanganan pencegahan Covid 19," kata Trubus.

Trubus menyebut, penyebab masih ramai atau perjalanan ke Jakarta karena masih banyak kantor atau tempat usaha yang operasional dan meminta para pekerjanya tetap masuk bekerja.

"Melihat kemungkinan tersebut, berarti perlu dilakukan penjelasan dan penegakan aturan PSBB oleh Pemprov Jakarta," terang dia.

Seharusnya, lanjut Trubus, yang harus dievaluasi dan dijalankan adalah bagaimana penegakan PSBB di Jakarta agar berjalan sesuai aturannya.

"Jadi pikirkan dengan baik dan tidak tergesa-gesa menghentikan operasional KRL," imbuh dia.

Dia melihat, alasan kepala daerah tersebut hanya ingin mendapatkan panggung politik saja.

"Persoalannya kepala daerah punya alternatif lain gak. Saya lihat ini untuk meraih panggung saja," terang pengajar dari Universitas Trisakti ini.

Trubus mendukung agar kereta api listrik tetap dipertahankan namun jam operasional dan jarak sosial harus dipertegas.

"Misalnya jarak antar tempat duduk dikurangi berapa. Lalu pembersihan di kereta juga harus dilakukan rutin. Petugas juga harus mengatur perjalanan kereta agar tak berdesak-desakan," pungkas Trubus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Kereta Rel Listrik (KRL) akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang, sampai Bantuan Sosial (Bansos) yang dari pemerintah sudah diterima masyarakat.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Jakarta Setuju KRL Jabodetabek Dihentikan

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," terang Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi.

Seperti diketahui, masih ada 8 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan, sehingga masih membutuhkan moda transportasi massal seperti KRL untuk berangkat ke tempat kerjanya.(Knu)

Baca Juga:

PSBB di Bandung Raya Dimulai Rabu 22 April 2020