Soffi Amira
MerahPutih.com - Rencana TNI AD merekrut calon tamtama 24 ribu orang untuk struktur organisasi baru batalyon teritorial pembangunan, kini telah menuai sorotan.
Apalagi, mereka dipersiapkan untuk membantu ketahanan pangan.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menekankan, bahwa tugas membangun ketahanan pangan sebaiknya diserahkan kepada instansi terkait, yakni Kementerian Pertanian (Kementan).
Ia menyebut hal tersebut sudah sesuai dengan Tupoksinya.
"Dalam keadaan damai, membangun depot-depot logistik atau ketahanan pangan sebaiknya tidak ditangani langsung oleh prajurit TNI aktif, melainkan diserahkan kepada kementerian terkait yang sudah terstruktur, yakni Kementerian Pertanian," katanya kepada wartawan di Jakarta dikutip Kamis (12/6).
Baca juga:
TB Hasanuddin mengingatkan soal tugas, pokok dan fungsi TNI.
Menurut dia, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, prajurit TNI sebaiknya lebih fokus pada kesiapan tempur dengan melakukan latihan secara intensif.
Namun, dalam keadaan perang, prajurit TNI memang dapat turun langsung ke lapangan menjadi petani untuk membangun depot logistik.
"Dalam keadaan perang, prajurit TNI dapat turun langsung menjadi petani di lapangan dalam membangun depot-depot logistik," ujar TB Hasanuddin yang juga purnawirawan jenderal TNI ini.
Baca juga:
Indonesia Ingin Uni Emirat Arab Jadi Pintu Masuk Produk Pertanian ke Pasar Global
Legislator PDIP itu mengingatkan Indonesia menganut sistem pertahanan rakyat semesta, yang seluruh potensi negara dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan negara.
Doktrin utama yang diterapkan adalah perang berlarut, dimulai dengan perang konvensional dan jika diperlukan berlanjut dengan perang gerilya hingga kemenangan tercapai.
“Sangat penting untuk menyiapkan wilayah-wilayah logistik, termasuk penyediaan bahan makanan di desa, kampung, dan kota,” tutup TB Hasanuddin. (knu)
