Tito Perintahkan Kepala Daerah Turun Lapangan Pantau PPKM Darurat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Juli 2021
Tito Perintahkan Kepala Daerah Turun Lapangan Pantau PPKM Darurat

Presiden Joko Widodo cek kesiapan Rusun Pasar Rumput jadi tempat isolasi. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Pusat memerintahkan kepala daerah memasifkan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai sosialisasi dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur, dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi di daerah lainnya.

"Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur, bagus dengan NU, Muhammadiyah, dan lainnya, mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," katanya di Jakarta, Kamis (8/7).

Baca Juga:

Selain Uang Tunai Rp 600 Ribu, Warga Terdampak PPKM Darurat Dapat Beras 10 Kg

Mendagri menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM darurat. Menurut dia, hal itu penting dilakukan sebagai upaya mengindentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor.

"Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh bapak presiden pada saat ratas (rapat terbatas), (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan," kata Tito Karnavian.

Selain berpesan soal kekompakan kepala daerah bersama forkopimda dalam melaksanakan PPKM darurat, ia juga meminta kepala daerah segera merealisasikan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD masing-masing.

Mendagri Tito berharap masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah daerah.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Mendagri juga sudah menyampaikan bahwa kunci keberhasilan PPKM darurat terletak pada sinergi dan kolaborasi antara semua pihak.

Pemerintah Pusat, bersama pemerintah daerah dan forkopimda, hingga masyarakat harus bergerak bersama, satu visi, untuk bersama memutus rantai penyebaran COVID-19.

Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah baik yang berada di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Pulau Jawa dan Bali untuk terus mengecek langsung ke lapangan terkait kondisi penanganan pandemi di daerahnya masing-masing.

"Mengontrol kesiapan-kesiapan baik itu obat-obatan, baik itu alat kesehatan, baik itu tabung oksigen dan juga tempat-tempat isolasi yang selalu dan harus dipersiapkan," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Balikpapan Terapkan PPKM Darurat Setelah Kasus COVID-19 Capai 200-an

#PPKM Darurat #Tito Karnavian #Mendagri #Kemendagri #PPKM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Bagikan