Tito Karnavian Siap Lanjutkan Program yang Dibuat Tjahjo Kumolo

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Oktober 2019
Tito Karnavian Siap Lanjutkan Program yang Dibuat Tjahjo Kumolo

Mendagri 2019-2024 Tito Karnavian bersama mantan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (23/10). ANTARA FOTO/Rangga Pandu Asmara Jingga.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal membuat terobosan baru bukan berarti merombak segala program Kemendagri. Tito berkomitmen akan meneruskan segala program positif dan efektif Tjahjo Kumolo.

"Hal-hal yang positif tentu kita akan lanjutkan tapi hal-hal mungkin kita anggap kurang, kita harus berani mengambil inovasi terobosan bahkan berpikir out of the box," jelas mantan Kapolri ini dalam sambutannya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

Baca Juga:

Sindir PSSI, Menpora Amali: Masa Punya 260 Juta Rakyat Tidak Temukan Timnas yang Bagus

Lama berkecimpung di Korps Bhayangkara, Tito juga mengetahui budaya di kepolisian dan kementerian sangat jauh berbeda dan mengubah budaya itu perlu waktu. Untuk itu, ia berkomitmen membuat terobosan out of the box selama memimpin Kemendagri.

Ia mengaku tak ingin kementerian yang dipimpin terkesan monoton. Bahkan, imbuhnya, ajakan agar pegawainya untuk kreatif namun terbentur dengan undang-undang hal itu bisa dikondisikan dengan mengubah undang-undang itu sendiri.

"Kalau melanggar undang-undang, ya undang-undangnya bisa kita buat, kalau melanggar Perda atau peraturan pemerintah, itu bisa kita ganti nantinya. Tapi yang penting terobosannya brillian, kreatif, bagus," tandasnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) berjabat tangan dengan pejabat lama Tjahjo Kumolo (kanan) sebelum acara serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Tito mengakui, masih ada ada pro dan kontra terhadap komposisi kabinet Indonesia Maju yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo terutama di kalangan masyarakat.

"Tadi saya sudah sampaikan, pemerintahan baru, presiden lama, kabinet baru, akan muncul gejolak-gejolak, ada pro dan kontra. Kita lihat di media pagi ini, ada yang positif, ada yang negatif komentarnya akan kabinet ini," ujar Tito.

Baca Juga:

Jokowi: Hati-hati Bisa Saya Copot di Tengah Jalan

Tito menyebutkan, salah satu tugas pokok Kemendagri adalah menjaga stabilitas politik.

"Kita juga tahu ada gejolak-gejolak yang cukup banyak terjadi. Saya sebagai Kapolri waktu itu juga paham, setiap hari monitor adanya demo-demo yang berhubungan dengan undang-undang kontroversial, seperti RKUHP, UU Ketenegakerjaan, dan sebagainya yang sudah diketok DPR ataupun yang dibahas kembali," kata dia. (Knu)

#Tito Karnavian #Kemendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Bagikan