Headline

Tito Karnavian Bisa Jadi Pesaing Ketat Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 08 Oktober 2017
Tito Karnavian Bisa Jadi Pesaing Ketat Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

Presiden Jokowi (ketiga kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan kaki (ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo layak ikut berlaga dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Menurutnya, jika jenderal bintang empat itu menjadi calon wakil presiden mendampingi calon petahana Presiden Joko Widodo, maka pasangan tersebut berpeluang besar memenangi pesta demokrasi elektoral.

Meski demikian, Ujang menyatakan tak mudah bagi Jenderal Gatot untuk maju berlaga. Pasalnya, menurut dia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga punya kans besar digandeng Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ada, kan Pak Tito juga mau," kata Ujang saat dihubungi melalui pesan singkat kepada merahputih.com, Minggu (8/10).

Diketahui, rencana pensiun dini Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga disebut-sebut terkait Pilpres 2019, padahal baru purnatugas pada 2022.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyarankan Jenderal Gatot menjaga performanya. Sehingga, masuk bursa Pilpres 2019.

"Gatot harus dekat dengan pimpinan partai dan juga harus sering turun menyapa rakyat," pungkasnya.

Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belakangan menjadi perbincangan publik terkait pernyataan dan aktivitasnya. Bahkan, ada yang mengaitkan dengan Pilpres 2019. Misalnya, menggunakan peci putih sela Aksi Bela Islam 212, Desember 2016, seruan nonton bareng film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI", hingga isu pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal oleh institusi non-militer.

Namanya juga masuk dalam survei yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Namanya bersanding dengan sejumlah nama beken seperti Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(Pon)

#Pengamat Politik #Tito Karnavian #Jenderal Gatot Nurmantyo #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur merampungkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Lalu, UMK diberi tenggat hingga 26 November 2026.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Bagikan