Headline

Tito Karnavian Bisa Jadi Pesaing Ketat Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 08 Oktober 2017
Tito Karnavian Bisa Jadi Pesaing Ketat Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019

Presiden Jokowi (ketiga kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kanan) berjalan kaki (ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo layak ikut berlaga dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Menurutnya, jika jenderal bintang empat itu menjadi calon wakil presiden mendampingi calon petahana Presiden Joko Widodo, maka pasangan tersebut berpeluang besar memenangi pesta demokrasi elektoral.

Meski demikian, Ujang menyatakan tak mudah bagi Jenderal Gatot untuk maju berlaga. Pasalnya, menurut dia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga punya kans besar digandeng Jokowi pada Pilpres 2019.

"Ada, kan Pak Tito juga mau," kata Ujang saat dihubungi melalui pesan singkat kepada merahputih.com, Minggu (8/10).

Diketahui, rencana pensiun dini Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga disebut-sebut terkait Pilpres 2019, padahal baru purnatugas pada 2022.

Untuk itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menyarankan Jenderal Gatot menjaga performanya. Sehingga, masuk bursa Pilpres 2019.

"Gatot harus dekat dengan pimpinan partai dan juga harus sering turun menyapa rakyat," pungkasnya.

Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belakangan menjadi perbincangan publik terkait pernyataan dan aktivitasnya. Bahkan, ada yang mengaitkan dengan Pilpres 2019. Misalnya, menggunakan peci putih sela Aksi Bela Islam 212, Desember 2016, seruan nonton bareng film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI", hingga isu pembelian 5.000 pucuk senjata ilegal oleh institusi non-militer.

Namanya juga masuk dalam survei yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Namanya bersanding dengan sejumlah nama beken seperti Joko Widodo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, hingga Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(Pon)

#Pengamat Politik #Tito Karnavian #Jenderal Gatot Nurmantyo #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Bagikan