Tito Calon Tunggal Kapolri, KontraS Desak Presiden Bentuk Tim Usut Kasus Kriminalisasi Aktivis

MerahPutih Nasional- Kriminalisasi aparat kepolisian terhadap para aktivis masih menjadi masalah yang cukup serius dan belum terselesaikan hingga sekarang. Menanggapi hal tersebut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim dalam kasus kriminalisasi tersebut.

"Konkritnya kami meminta kepada Presiden untuk membentuk suatu tim kepresidenan atau tim apapun yang mendata kasus-kasus yang dikriminalisasi," ucapnya di Sekretariat KontraS, Jakarta Pusat, Minggu (19/6).

Haris menilai pembentukan tim yang beranggotakan dari berbagai kalangan ini tidaklah begitu sulit jika saja presiden mau terbuka.

"Enggak susah membentuk tim ini. Malah sensitivitas untuk mengangkat isu ini sebagai pembelajaran supaya Polri tidak lagi semena-mena," ujarnya.

Untuk itu, dalam jangka waktu dekat gagasan tersebut akan diajukan ke pihak negara agar bisa direspon secepatnya.

"Mungkin dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan mencoba membawa gagasan ini ke level negara, entah ke Menkopolhukam atau kemana nanti aja. Tapi yang pasti akan kita ajukan ke pembantu-pembantu presiden supaya boleh anda menunjuk Kapolri yang baru tapi dengan pesan yang tegas dan jelas," kata Haris.

Sebelumnya, KontraS melayangkan kritikan terhadap Jokowi yang memilih Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri. KontraS menilai Presiden Jokowi tidak jeli dalam memilih calon Kapolri lantaran masih membiarkan banyak persoalan di tubuh Polri, diantaranya Kriminalisasi dan pelanggaran HAM.

Kontras juga menilai calon Kapolri yang ditunjuk Jokowi tidak bebas dari pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Untuk itu Kontras mendesak presiden agar membentuk tim khusus agar segera menyelidiki banyak kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM terlebih dahulu.

BACA JUGA:

1. KontraS: Presiden Harus Lebih Jeli Memilih Kapolri
2. Tito Karnavian Diusulkan Calon Tunggal Kapolri
3. Gerindra Tidak Permasalahkan Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri
4. Masa Jabatan Kapolri Badrodin Haiti Bakal Diperpanjang?
5. Keputusan KPK Mengenai Kasus Sumber Waras Belum Final