Tito Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Hingga Kapolda, Untuk Apa?

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 02 November 2019
Tito Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Hingga Kapolda, Untuk Apa?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) saat melawat ke Papua. ANTARA/HO Puspen Kemendagri/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah, mulai gubernur, wali kota, dan bupati untuk menyamakan visi dan program lima tahun ke depan.

"Nanti supaya visi ini sama semua, saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden, pertengahan November ini seluruh kepala daerah akan kita undang," ujar Tito di kantornya, Jumat (1/11).

Baca Juga:

Tugas Baru Jenderal Tito di Kabinet Jokowi Bersihkan ASN Radikal

Selain kepala daerah, beberapa pejabat terkait di tingkat daerah juga turut diundang, seperti kapolda dan kapolres, pangdam dan dandim, serta kejati dan kejari.

Rencananya, para kepala daerah itu akan diberikan pembekalan selama dua hari mengenai visi pembangunan untuk lima tahun ke depan sehingga program antara pusat dan daerah sinkron.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi selama dua hari akan menyampaikan visi-misi. "Sehingga semua kepala daerah betul-betul paham," jelas mantan Kapolri tersebut.

Menurut dia, penting untuk menyesuaikan visi-misi pembangunan dari pusat, di samping pemerintah daerah juga mengakomodasi kebutuhan khas daerah masing-masing.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai pelantikan Muda Praja di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (31-10-2019). ANTARA/Feri Purnama

Para menteri koordinator, kata Tito, juga akan menjabarkan program-program sesuai bidangnya untuk tahun depan dan selama lima tahun ke depan.

"Setelah itu, para menteri terkait, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Keuangan, Menteri BKPM dan Investasi. Ini menteri-menteri yang terkait langsung program-program pembangunan di daerah," ujarnya.

Mantan Kapolri itu mengatakan para pendamping dan pengawas, seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK, kejaksaan, kepolisian, dan TNI diberikan pula waktu untuk menyampaikan pokok-pokok pandangannya.

Dia menuturkan, secara umum pemerintah ingin memastikan adanya program yang menyentuh pembangunan SDM, terutama bidang kesehatan, dan pendidikan.

Yang kedua, Tito menyebutkan program membangun lapangan pekerjaan, investasi, termasuk kemudahan bagi kalangan swasta dalam berinvestasi di daerah masing-masing. "Jangan dipersulit. Jangan nanti begitu swasta masuk, belum apa-apa, 'Saya dapat apa?' Nah itu, kalau sampai itu terjadi, kita akan tegas," ucapnya menegaskan.

Baca Juga:

ASN Terpapar Ajaran Khilafah Diminta Mengundurkan Diri

Tak hanya bersifat satu arah, Tito menjelaskan pertemuan itu akan diatur agar berlangsung secara dua arah dengan model panel dan tanya jawab. "Begitu pulang (setelah) dua hari, ke daerah, betul-betul paham visi pemerintah pusat, baik dari Presiden, para menteri, dan setelah itu APBD-nya disesuaikan, revisi, di samping kebutuhan daerah," kata Tito. (*)

#Tito Karnavian #Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan