Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tiru Soekarno, Alasan Jokowi Terima PAN Gabung KIH

Muchammad YaniMuchammad Yani - Minggu, 06 September 2015
Tiru Soekarno, Alasan Jokowi Terima PAN Gabung KIH

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP Soetrisno Bachir memberikan keterangan pers terkait bergabungnya PAN dengan kpemerintah, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Amanat Nasional resmi menyatakan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang disokong Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan berbagai aspek pertimbangan.

Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha ikut berkomentar. Hanta menilai pola politik Presiden Joko Widodo belakangan ini menyerupai dengan konsep politik Presiden RI ke-1 Soekarno. Di mana Jokowi membuat tripolar dalam pola politik pemerintahannya yang mengacu pada Istana, KIH, dan KMP. Pola tersebut pernah dilakukan oleh Soekarno saat menjabat sebagai Presiden RI di era 1960-an.

"Nah sistem tripolar seperti ini pernah dimainkan oleh Presiden Soekarno, dimana saat itu ada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan TNI AD," tuturnya dalam diskusi publik di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).

Pola tripolar seperti ini bagus untuk diterapkan karena dapat semakin memperkuat Indonesia. Hanya saja Jokowi harus benar-benar mengetahui dan menguasainya, karena pola seperti ini dapat menjadi ancaman.

"Tripolar ini akan membuat (pemerintahan) Jokowi semakin kuat. Hanya saja pola seperti ini sangat berbahaya jika Jokowi tidak menguasainya," pungkasnya. (rfd)

 

Baca Juga:

Masinton: 'Rayuan' Megawati Bikin Zulkifli Hasan Luluh

Gerindra: PAN Telat Gabung Pemerintah

Kader PAN Dukung Keputusan Gabung ke Pemerintah

Demokrat dan PAN Akan Gugat Keputusan KPU Surabaya

Adian Napitupulu Sewot Fadli dan Novanto Hadiri Kampanye Donald Trump

#Presiden Soekarno #Kabinet Jokowi-JK #Presiden Jokowi #Pemerintah RI #Partai Amanat Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Sengketa Minyak Sawit, Indonesia Minta Uni Eropa Segera Implementasikan Putusan WTO
Indoensia mendesak Uni Eropa untuk mengimplementasikan putusan WTO terkait sengketa minyak sawit.
Soffi Amira - Rabu, 25 Februari 2026
Sengketa Minyak Sawit, Indonesia Minta Uni Eropa Segera Implementasikan Putusan WTO
Indonesia
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan alasan pemerintah ikut turun tangan dalam menangani konflik Keraton Solo.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Indonesia
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Pemerintah diminta mempercepat pencairan dana darurat Rp 4 triliun untuk korban banjir Sumatra.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menjadi salah satu menteri yang paling banyak menerima instruksi presiden (inpres) maupun keputusan presiden (keppres).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Indonesia
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Pemerintah belum menerbitkan PP turunan UU Minerba sampai saat ini. Komisi XII DPR RI pun melayangkan kritik tajam terhadap lambannya kinerja pemerintah.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Pemerintah tak Kunjung Terbitkan PP Turunan UU Minerba, DPR Kritik Tajam
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
esan ini disampaikan dalam diskusi bersama, antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (26/8).
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
Bagikan