Tiru Soekarno, Alasan Jokowi Terima PAN Gabung KIH

Muchammad YaniMuchammad Yani - Minggu, 06 September 2015
Tiru Soekarno, Alasan Jokowi Terima PAN Gabung KIH

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Ketua MPP Soetrisno Bachir memberikan keterangan pers terkait bergabungnya PAN dengan kpemerintah, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Amanat Nasional resmi menyatakan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang disokong Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan berbagai aspek pertimbangan.

Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha ikut berkomentar. Hanta menilai pola politik Presiden Joko Widodo belakangan ini menyerupai dengan konsep politik Presiden RI ke-1 Soekarno. Di mana Jokowi membuat tripolar dalam pola politik pemerintahannya yang mengacu pada Istana, KIH, dan KMP. Pola tersebut pernah dilakukan oleh Soekarno saat menjabat sebagai Presiden RI di era 1960-an.

"Nah sistem tripolar seperti ini pernah dimainkan oleh Presiden Soekarno, dimana saat itu ada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan TNI AD," tuturnya dalam diskusi publik di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).

Pola tripolar seperti ini bagus untuk diterapkan karena dapat semakin memperkuat Indonesia. Hanya saja Jokowi harus benar-benar mengetahui dan menguasainya, karena pola seperti ini dapat menjadi ancaman.

"Tripolar ini akan membuat (pemerintahan) Jokowi semakin kuat. Hanya saja pola seperti ini sangat berbahaya jika Jokowi tidak menguasainya," pungkasnya. (rfd)

 

Baca Juga:

Masinton: 'Rayuan' Megawati Bikin Zulkifli Hasan Luluh

Gerindra: PAN Telat Gabung Pemerintah

Kader PAN Dukung Keputusan Gabung ke Pemerintah

Demokrat dan PAN Akan Gugat Keputusan KPU Surabaya

Adian Napitupulu Sewot Fadli dan Novanto Hadiri Kampanye Donald Trump

#Presiden Soekarno #Kabinet Jokowi-JK #Presiden Jokowi #Pemerintah RI #Partai Amanat Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Muchammad Yani

Lebih baik keliling Indonesia daripada keliling hati kamu
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
KPK tetapkan Dirut PT CMC Eko Yusanto & politikus PAN B. Daditama sebagai tersangka baru suap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Simak perannya!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Sengketa Minyak Sawit, Indonesia Minta Uni Eropa Segera Implementasikan Putusan WTO
Indoensia mendesak Uni Eropa untuk mengimplementasikan putusan WTO terkait sengketa minyak sawit.
Soffi Amira - Rabu, 25 Februari 2026
Sengketa Minyak Sawit, Indonesia Minta Uni Eropa Segera Implementasikan Putusan WTO
Indonesia
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan alasan pemerintah ikut turun tangan dalam menangani konflik Keraton Solo.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Fadli Zon Ungkap Alasan Pemerintah Ikut Turun Tangan soal Konflik Keraton Solo
Indonesia
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Pemerintah diminta mempercepat pencairan dana darurat Rp 4 triliun untuk korban banjir Sumatra.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Kondisi Kian Mendesak, Pemerintah Diminta Percepat Pencairan Dana Darurat Rp 4 Triliun untuk Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Bagikan