Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tahun 2021.
"Rencana kerja ini merupakan daftar kegiatan pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan oleh UPG di instansi masing-masing dan menjadi target kerja UPG di tahun 2021," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (17/1).
Baca Juga
Ipi mengatakan, rencana kerja UPG tersebut akan dimonitor oleh KPK per semester dan merupakan salah satu komponen penilaian/evaluasi atas penerapan sistem pengendalian gratifikasi tahun 2021.
Sebelum mengisi rencana kerja, kata Ipi, pengelola UPG harus mengunduh hasil evaluasi penerapan sistem pengendalian gratifikasi tahun 2020 melalui tautan https://tinyurl.com/PengendalianGratifikasiKLOP.
Dikatakan, evaluasi tersebut merupakan penilaian KPK atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) oleh UPG di masing-masing instansi dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan di tahun 2021.
Pengelola UPG dapat mengisi rencana kerja UPG tahun 2021 dengan mengakses tautan https://tinyurl.com/formatdataupg.
"Dan setelahnya mengunggah dokumen rencana kerja yang telah ditandatangani pada tautan yang sama paling lambat 31 Januari 2021," kata Ipi.
Ipi mengungkapkan, per 14 Januari 2021, KPK mencatat sebanyak 332 dari total 804 instansi telah mengunduh hasil evaluasi pengendalian gratifikasi 2020.
Sebanyak 20 instansi lainnya tercatat sudah mengunggah rencana kerja UPG tahun 2021.
"Daftar instansi dapat dilihat pada tautan https://www.kpk.go.id/gratifikasi/?p=3624," ucapnya.
Ipi mengatakan, pada November 2020, KPK menyelenggarakan lomba UPG terbaik pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/D dengan menyelenggarakan ajang Penghargaan UPG Terbaik 2020.
Penghargaan tersebut, sambungnya, diberikan sebagai apresiasi kepada UPG yang telah berkontribusi dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di instansi sekaligus menjadi motivasi serta contoh bagi UPG lainnya.
Menurut Ipi, UPG merupakan motor penggerak PPG yang memiliki peran penting dalam melakukan diseminasi aturan tentang gratifikasi dan pengelolaan laporan gratifikasi.
Sedangkan PPG adalah program pencegahan yang KPK kembangkan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.
"Tujuannya, PPG akan mendorong terbentuknya lingkungan berintegritas yang diwujudkan dengan kesadaran pegawai untuk menolak setiap pemberian gratifikasi atau tertib melaporkan penerimaan gratifikasi jika terpaksa menerimanya," tutup Ipi. (Pon)
Baca Juga
Geledah Rumdin Wali Kota Batu, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Gratifikasi
