Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMBANGUNAN Terowongan Geurutee di Provinsi Aceh didorong untuk masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V Fraksi Gerindra DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mengatakan pembangunan Terowongan Geurutee memiliki urgensi tinggi karena jalur lintas di kawasan Gunung Geurutee, Kabupaten Aceh Jaya, serta punya tingkat kecuraman yang ekstrem dan rawan longsor.

Ruas jalan yang membentang di sisi tebing itu sering kali menjadi titik rawan kecelakaan, terutama saat musim hujan. Lebih lanjut lagi, jalan ini merupakan akses utama dan terdekat yang menghubungkan wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela) dengan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi.

"Karena itu, keselamatan dan konektivitas masyarakat harus menjadi prioritas," ucap Danang dalam keterangan tertulisnya setelah menerima aspirasi dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di Banda Aceh, Senin (6/10).

Ia menambahkan, pembangunan terowongan tersebut akan meningkatkan efisiensi waktu tempuh, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan Barsela yang selama ini terhambat akibat kondisi geografis.

Baca juga:

Aksi Bobby Nasution Berpotensi Picu Perpecahan, Anggota DPR dari Aceh Minta Polisi Turun Tangan



Danang juga menilai, jika proyek ini masuk daftar PSN, proses pembiayaan dan percepatan pelaksanaannya bisa lebih terjamin karena menjadi prioritas pemerintah pusat.

"Dengan status PSN, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh, baik dari sisi pendanaan, perencanaan teknis, maupun percepatan pelaksanaan di lapangan," jelasnya.

Pembangunan Terowongan Geurutee sebelumnya telah menjadi pembahasan di tingkat daerah. Dengan adanya dukungan dari DPR RI, proyek ini diharapkan dapat segera masuk daftar Proyek Strategis Nasional.(Asp)


Baca juga:

Amnesty International: HAM Bukan Jadi Landasan Utama Pelaksanaan PSN

#DPR RI #Aceh #PSN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - 1 jam, 58 menit lalu
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Indonesia
Banjir Berulang Setiap Tahun, Pemerintah Siapkan Mitigasi Jangka Panjang di Subulussalam Aceh
Pemerintah menyiapkan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi banjir tahunan di Subulussalam, Aceh. Menko PMK juga menyerahkan bantuan logistik bagi warga terdampak.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Banjir Berulang Setiap Tahun, Pemerintah Siapkan Mitigasi Jangka Panjang di Subulussalam Aceh
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Bagikan