Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Meningkat di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf

MerahPutih.com - Tiga tahun sudah Presiden Joko Widodo dibantu Ma'ruf Amin bekerja untuk periode kedua pemerintahannya.

Namun, selama tiga tahun, kondisi pengakan hukum di era pemerintahan saat ini dinilai belum maksimal.

Baca Juga:

Kualitas SDM Masih Kalah Saing dengan Infrastruktur di 3 Tahun Jokowi-Ma'ruf

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fitri Maulidiyanti menilai, janji Jokowi melakukan reformasi Polri demi meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri juga dianggap belum berhasil.

Ia menilai, reformasi Polri yang mendesak tak kunjung ditunaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Padahal, lanjut Fatia, tindakan oknum Kepolisian berupa kekerasan dan pelanggaran telah berimplikasi pada kerugian di masyarakat.

"Anggota di lapangan berpotensi kerap melakukan pelanggaran," katanya yang dikutip di Jakarta, Jumat (21/10).

Kontras juga menilai, ruang kebebasan sipil terus menyempit dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.

Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga dugaan kriminalisasi oleh pejabat negara.

"Kami menilai bahwa eskalasi menyempitnya ruang kebebasan sipil terus terjadi ditunjukkan dengan penggunaan UU ITE hingga kriminalisasi oleh pejabat negara," ucap Fatia.

Baca Juga:

Usung Anies, NasDem Tetap Dukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024

Bahkan, ia menyebut, represi terus menerus dilanjutkan terhadap mereka yang kritis baik dalam ranah publik ataupun digital, bahkan aktornya tidak hanya berasal dari aparat.

"Begitupun serangan dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM semakin membuat mereka dalam kerentanan," ungkap Fatia.

Fatia juga menilai, Jokowi tak kunjung berhasil menyelesaikan situasi kemanusiaan di Papua.

"Situasi di Papua kian memburuk dengan pemaksaan kepentingan dan berlanjutnya eskalasi kekerasan," imbuh dia.

Alih-alih membuka dialog, lanjut Fatia, pemerintah justru menempuh jalan represi saat terjadi penolakan terhadap RUU Otsus Papua dan RUU DOB.

"Pendekatan keamanan seperti ini tentu harus dihentikan," tutup Fatia.

Kontras pun mendesak Jokowi segera memperbaiki kinerja pemerintahannya dalam segi penegakan hukum.

Salah satunya mereformasi kultur penegak hukum hingga meninggalkan pendekatan represif dalam melakukan penertiban. (Knu)

Baca Juga:

PAN Pastikan Zulkifli Hasan Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin