Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan penolakan mereka terhadap usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Kedua RI Soeharto. Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Jane Rosalina menyebut pihaknya telah menyampaikan penolakan tersebut melalui aksi publik dan audiensi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos).
?
“Kami sudah mengkritik usul ini sejak Maret. Kami juga menelusuri dari mana sebenarnya usul ini muncul. Kami menurut pernyataan Kementerian Kebudayaan, yang menyebut bahwa ini usul dari daerah. Ditemukan, saat diverifikasi media, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan ia tidak mengetahui usul tersebut,” kata Jane di Jakarta, Senin (27/10).
?
Dari hasil penelusuran KontraS, Jane menyebut usul pemberian gelar kepada Soeharto justru berasal dari elite politik, bukan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia menilai hal ini bertentangan dengan Permensos Nomor 15 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
?
Baca juga:
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Jane menjelaskan usul gelar pahlawan itu seharusnya diajukan masyarakat melalui bupati atau wali kota setempat, kemudian diteruskan ke gubernur. Kemudian diteliti tim pengkaji dan peneliti gelar di daerah untuk direkomendasikan ke Menteri Sosial. Lebih jauh, Jane menerangkan, setelah proses di daerah, berkas pengajuan akan diverifikasi secara internal oleh Kementerian Sosial melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial, lalu dikaji tim pengkaji dan peneliti gelar pahlawan di tingkat pusat. Tahapan terakhir barulah masuk ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan untuk disahkan Presiden.
?
“Namun, nyatanya, dari prosesnya saja sudah cenderung tertutup dan tidak transparan. Kami tidak melihat bahwa usul ini benar-benar berasal dari masyarakat,” ujarnya.
?
Ia menilai proses pengusulan gelar pahlawan bagi Soeharto sangat jauh dari semangat Reformasi 1998, yang menekankan pada prinsip keterbukaan, partisipasi publik, dan penolakan terhadap militerisme.
?
“Harusnya, sifatnya bottom up, bukan top down seperti masa Orde Baru dahulu,” tegasnya. (Pon)
Baca juga:
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
