Mula Akmal
MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin genap berusia tiga tahun.
Namun, sejumlah kritikan dan masukan pun diberikan kepada Jokowi yang periode keduanya dimulai 20 Oktober 2019 lalu itu.
Baca Juga:
KIB Ogah Umumkan Capres Karena Takut Jadi Krikil Bagi Jokowi
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan sejumlah catatan, khususnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dianggapnya tidak begitu mendapat perhatian.
“Saya masih melihat SDM kita, baik kapasitas, kualitas dan sistem pendidikan, atau kesiapan untuk masuk ke bursa kerja global masih sangat punya catatan,” kata Mardani kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Jumat (21/10).
Menurut Mardani, perlu ada gebrakan terkait dengan peningkatan SDM bangsa Indonesia. Ia berpendapat, program Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) baru menyelesaikan urusan dasar tetapi belum bisa menyelesaikan masalah kualitas dan kapasitas SDM.
"Agar pembangunan SDM ini perlu menjadi fokus pemerintahan Jokowi di sisa 2 tahun pemerintahannya," jelas dia.
Lalu, ia juga menyoriti besarnya anggaran pembangunan khususnya Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Kalau mau SDM tapi anggarannya enggak dialokasikan, dialokasikan ke infrastruktur ya enggak pas,” ujarnya.
Ia menyindir, revolusi mental telah menjadi jargon Jokowi sejak periode pertamanya, tetapi justru ia tidak melihat adanya revolusi tersebut.
Ditambah adanya masalah aparat penegak hukum yang tersangkut kasus hukum. Seperti kasus Ferdy Sambo, hakim agung Sudrajat Dimyati, Teddy Minahasa dan sebagainya.
Baca Juga:
Jokowi ke Bangka Belitung Tinjau Pabrik Timah dan Bagikan Bansos
Ini dianggap Mardani bukan merupakan persoalan aparat penegak hukum, tapi masalah kualitas SDM.
“Bagaimana bisa menyapu dengan sapu yang kotor. Buat saya, beliau (Jokowi) betul-betul harus fokus pada SDM,” beber Mardani.
Mardani pun menyayangkan bahwa di sisa pemerintahan periode keduanya, Jokowi masih berambisi untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Padahal, legacy yang baik itu adalah perangkat pengetahuan dan karakter, bukan bangunan fisik.
“Iya, jadi legacynya legacy fisik, padahal yang dibutuhkan legacy sistem karakter, sistem perangkat knowledge, knowledge system, ini yang belum dirapihkan,” tegasnya.
Selain itu, Anggota Komisi II DPR ini juga menyoroti permasalahan demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Misalnya saja, muncul unggahan di media sosial (medsos) kemudian sibuk memproses hukum, sehingga pemerintah sibuk dengan hal-hal kecil, bukan pada penekanan yang sistematis dan fundamental.
Mardani menegaskan bahwa hal-hal fundamental inilah yang mesti dipikirkan dan menjadi tugas dari dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Jangan justru lebih fokus pada pembangunan gedung-gedung, padahal Jokowi sendiri selalu mengatakan industri 4.0 di mana orang bisa bekerja di mana saja.
"Karena yang terpenting adalah delivery atau penyampaian dan hasilnya. Ini yang harus dipikirkan," tutup Mardani. (Knu)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Dipanggil ke Istana, Bambang Tri Tolak Segudang Tawaran Jokowi
