Tim Kecil NasDem-Demokrat-PKS Matangkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Oktober 2022
Tim Kecil NasDem-Demokrat-PKS Matangkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan

Sejumlah elite dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di rumah Anies Baswedan, Selasa (25/10). Foto: MP/Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga partai pendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 yakni NasDem, Demokrat dan PKS kembali melakukan pertemuan guna membahas tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Pertemuan digelar di kediaman Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (25/10).

Baca Juga

Soal Cawapres Anies, Wasekjen NasDem: On Proses, Lagi Dibahas

Hadir tuan rumah Anies Baswedan dan perwakilan dari tiga partai pendukung. Perwakilan dari Partai NasDem ada Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Dari PKS, ada Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman didampingi Jubir PKS Pipin Sofian dan M. Kholid, sementara dari Partai Demokrat terlihat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah.

Sejumlah elite dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di rumah Anies Baswedan, Selasa (25/10). Foto: Twitter/Willy Aditya
Sejumlah elite dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di rumah Anies Baswedan, Selasa (25/10). Foto: Twitter/Willy Aditya

Di saat diskusi santai berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang bergabung.

Baca Juga

KAJ Bantah Uskup Se-Jabotabek Dukung Anies di Pilpres 2024

Willy Aditya mengatakan pertemuan di rumah Anies merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Menurutnya, pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies.

"Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya," terang Willy dalam keterangan tertulisnya.

Untuk saat ini, lanjut Willy, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan AHY sebagai cawapres.

"Partai NasDem menyerahkan kepada capres (Anies Baswedan). Komitmen itu sudah dikuatkan oleh pernyataan Pak Surya Paloh yang telah memberikan kewenangan kepada Anies," katanya.

Sejauh ini, kata Willy, pertemuan tim kecil ketiga parpol yang dikemas dengan makan siang itu sangat demokratis. Pembahasan terjadi secara dinamis. (Pon)

Baca Juga

Elektabilitas Prabowo Stagnan, Ganjar dan Anies Melejit

#Anies Baswedan #Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Bagikan