Tim Kecil NasDem-Demokrat-PKS Matangkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Oktober 2022
Tim Kecil NasDem-Demokrat-PKS Matangkan Kriteria Cawapres Anies Baswedan

Sejumlah elite dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di rumah Anies Baswedan, Selasa (25/10). Foto: MP/Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tiga partai pendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 yakni NasDem, Demokrat dan PKS kembali melakukan pertemuan guna membahas tokoh yang bakal menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Pertemuan digelar di kediaman Anies Baswedan di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (25/10).

Baca Juga

Soal Cawapres Anies, Wasekjen NasDem: On Proses, Lagi Dibahas

Hadir tuan rumah Anies Baswedan dan perwakilan dari tiga partai pendukung. Perwakilan dari Partai NasDem ada Ketua DPP Sugeng Suparwoto dan Willy Aditya. Dari PKS, ada Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman didampingi Jubir PKS Pipin Sofian dan M. Kholid, sementara dari Partai Demokrat terlihat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman dan Iftitah.

Sejumlah elite dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di rumah Anies Baswedan, Selasa (25/10). Foto: Twitter/Willy Aditya
Sejumlah elite dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di rumah Anies Baswedan, Selasa (25/10). Foto: Twitter/Willy Aditya

Di saat diskusi santai berlangsung, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang bergabung.

Baca Juga

KAJ Bantah Uskup Se-Jabotabek Dukung Anies di Pilpres 2024

Willy Aditya mengatakan pertemuan di rumah Anies merupakan pertemuan lanjutan dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Menurutnya, pembahasan tim sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang bakal berduet dengan Anies.

"Dalam suasana santai diskusi tim kecil terus berlanjut mematangkan agenda pembahasan terkait cawapres termasuk pendalaman kriteria dan mekanismenya," terang Willy dalam keterangan tertulisnya.

Untuk saat ini, lanjut Willy, PKS menyodorkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai kandidat cawapres bagi Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat tetap mengusulkan AHY sebagai cawapres.

"Partai NasDem menyerahkan kepada capres (Anies Baswedan). Komitmen itu sudah dikuatkan oleh pernyataan Pak Surya Paloh yang telah memberikan kewenangan kepada Anies," katanya.

Sejauh ini, kata Willy, pertemuan tim kecil ketiga parpol yang dikemas dengan makan siang itu sangat demokratis. Pembahasan terjadi secara dinamis. (Pon)

Baca Juga

Elektabilitas Prabowo Stagnan, Ganjar dan Anies Melejit

#Anies Baswedan #Partai Nasdem #Partai Demokrat #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Bagikan