Andika Pratama
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin mempersiapkan tim pendamping untuk mengawal sengketa di Mahkamah Konstitusi. Total, ada 29 orang yang mayoritas adalah petinggi partai koalisi.
Direktur Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan, tugas pendamping adalah memberikan informasi kepada kami tim kuasa hukum terkait persoalan persoalan yang ada.
"Sifatnya bisa apakah dia memang mengetahui tentang persoalan yg ada kan," kata Ade di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (13/6).
BACA JUGA: Dishub DKI Siap Bantu Polisi Jaga Lalu Lintas Saat Sidang Sengketa Pilpres
Ade melanjutkan, mereka bisa hadir di persidangan dengan duduk di kursi pihak terkait.
"Jadi memang dia statusnya sebagai pasif, tidak bisa memberikan keterangan. Berarti masukan bisa disampaikan di luar persidangan dan secara internal," ucap Ade.
"Jadi dia hanya memberikan masukan langsung ke kami bukan ke majelis hakim, berbedanya itu. Kalau tim kuasa hukum kan bisa berbicara ya langsung kepada majelis hakim," imbuh Ade.
Berikut adalah 29 nama tim pendamping
1. Erick Thohir
2. Hasto Kristiyanto
3. Arsul Sani
4. Lodewijk Freidrich Paulus
5. Johnny G Plate
6. Abdul Kadir Karding
7. Herry Lontung Siregar
8. Raja Juli Antoni
9. Ahmad Rofiq
10. Afriansyah Ferry Noer
11. Verry Surya Hendrawan
12. Trimedya Panjaitan
13. Arif Wibowo
14. Juri Ardiantoro
15. Nelson Simanjutak
16. I Gusti Putu Artha
17. Arteria Dahlan
18. Dewi Kamaratih
19. Lukman Edy
20. M Toha
21. Erlinda
22. Regynaldo Sultan
23. Hendra Setiawan
24. Rony Pahala
25. Tuan Naik Stepen
26. Ardicka Dwiky Shaputra
27. Ronald Pangaribuan
28. Lambok Malau Guming
29. Tony Hendrico Sianipar
Diketahui, sidang perdana sengketa hasil Pemilu 2019 akan berlangsung mulai tanggal 14-24 Juni 2019 di MK.
BACA JUGA: Polisi Waspadai Massa dari Luar Daerah yang Tunggangi Arus Balik untuk Berdemo di MK
TKN telah menunjuk Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua Tim hukum TKN Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan, pihak BPN Prabowo-Sandi menunjuk Bambang Widjojanto sebagai ketua tim hukum. (Knu)
